"Bayangkan kemampuan listrik Indonesia hanya seperempat Malaysia, artinya kalau kita bercita-cita hanya sama dengan Malaysia, kita harus punya pembangkit listrik baru empat kali lipat dari yang ada sekarang ini (4 x 60.000 MW), bukan 35.000 MW yang harus kita punya," kata Kurtubi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem NTB itu berada di Mataram, untuk menjadi pembicara pada acara "Pertamina Energizing Campus" di Universitas Mataram (Unram) yang digelar oleh PT Pertamina.
Kurtubi mengaku sudah menginisiasi agar dibuka peluang membangun PLTN yang ramah lingkungan, namun dalam kebijakan energi nasional, masih menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir alias tidak mungkin dibangun.
"Sepanjang batu bara, air, angin dan matahari masih ada, maka listrik dari nuklir di Indonesia tidak akan pernah dibangun. Jadi sampai hari ini nuklir masih jadi opsi terakhir," ujarnya.
Padahal, kata dia, PLTN bisa menjadi salah satu solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan listrik rakyat agar tidak ada pemadaman bergilir yang terjadi di daerah-daerah yang sedang maju perekonomiannya, termasuk NTB.
PLTN juga bisa mendorong investasi agar Indonesia bisa sejajar dengan bangsa lain dan ekonominya tumbuh menjadi negara industri.
"Itu bisa terjadi kalau listrik cukup, cukup dalam pengertian cukup untuk penerangan, cukup untuk investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan, itu kalau PLTN diizinkan dibangun," ujarnya.
PLTN di era moderen sekarang ini sudah sangat maju dari sisi keamanannya. Untuk itu, Kurtubi akan terus menyuarakan pembangunan PLTN yang ramah lingkungan.
Bahkan, politikus yang sudah pengalaman di bidang energi dan perminyakan ini mempelopori dibentuknya kaukus nuklir parlemen dengan maksud mempercepat pemenuhan energi listrik di Tanah Air.
"Soal keamanan saya orang pertama yang memperhatikan soal keamanan PLTN," ucapnya.
Pewarta: Awaludin
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
