Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan tidak akan terlibat dalam polemik perombakan kabinet, namun mengingatkan bahwa perombakan kabinet berpotensi membuyarkan konsentrasi pemerintah melaksanakan program-programnya. "Kita serahkan semua kepada Presiden dan dalam kaitan kinerja menteri-menteri, tentu Presiden telah memiliki penilaian," kata Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfis di Jakarta, Kamis. Dia mengemukakan, andaikata Presiden melakukan perombakan kabinet, maka langkah itu diharapkan akan mengubah kondisi menjadi lebih baik. "Kalau dilakukan reshuffle, kita harapkan pula bahwa ini yang terakhir," katanya. Irgan mengemukakan, partai-partai politik tidak perlu menekan atau mendesak Presiden untuk melakukan perombakan kabinet karena penyusunan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. "Tidak sehat bila ada tekanan-tekanan dari partai politik agar Presiden melakukan reshuflle," katanya. Irgan mengingatkan bahwa rombak-merombak komposisi kabinet justru bisa merugikan pemerintah. reshuflle berpotensi menganggu kinerja menteri-menteri. Jika dihantui rehuffle, maka kinerja menteri-menteri tidak fokus terhadap program kerjanya. "Untuk mengenal staf-stafnya saja seorang menteri butuh waktu. Apalagi adaptasi terhadap program kerja di kementeriannya. Kalau baru menjabat sudah diganti, tentu kinerjanya tidak fokus," katanya. "Sudah saatnya kita lebih mengutamakan agenda lebih penting, yaitu peningkatan kinerja pemerintahan tanpa diganggu tekanan agar dilaukan perombakan kabinet," katanya pula. Dia menilai, sebagian elit politik termasuk pimpinan partai politik sudah bertindak kurang etis dengan mendesak Presiden agar melakukan perombakan kabinet. Apalagi desakan itu disertai penyebutan nama-nama yang diusulkan diganti. Tindakan seeprti itu, kata Irgan, tidak produktif, tidak kondusif dan mengganggu kinerja pemerintah. Padahal partai politik semestinya dewasa dalam menyampaikan gagasannya dengan pertimbangan yang komprehensif. "Telah ada upaya saling serang dan saling mendiskreditkan antarparpol untuk memperebutkan jabatan di kabinet. Itu tidak etis dan tidak kondusif," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
