Kepada diaspora di Korsel, Presiden bicara KPK dan antikorupsi

Kalau sistem terbangun baik, ruang korupsi jadi tidak ada. Penindakan dilakukan secara masif dan keras oleh KPK

Seoul, Korea Selatan (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo, hari ini di Korea Selatan, menegaskan komitmen pemerintahan dalam mencegah korupsi dengan memperbaiki sistem kerja yang efisien dan transparan. Dia juga berbicara soal peran instrumental KPK dalam kampanye antikorupsi era kekuasaannya.

"Kalau sistem terbangun baik, ruang korupsi jadi tidak ada. Penindakan dilakukan secara masif dan keras oleh KPK," kata Jokowi kepada wartawan di Lotte Hotel, Seoul, Minggu petang.

Presiden tiba di ibu kota Korsel sekitar pukul 17:05 waktu setempat dan menggelar pertemuan dengan diaspora Indonesia di sana bersama sekitar 1.300 WNI yang datang dari berbagai penjuru Korea Selatan.

Peserta forum Diaspora menanyai Presiden soal hal paling rumit yang dialami Presiden yang dijawab Jokowi bahwa korupsi adalah masalah terumit pertama.

Jokowi menjelaskan fokus utama pemerintahannya saat ini adalah membangun sistem untuk mencegah kesempatan korupsi.

"Perbaiki sistemnya. Misalnya BKPM, dulu bisa berbulan-bulan, sekarang tiga jam. Cegah gratifikasi dan amplop-amplop," kata Jokowi.

Hal kedua yang disebutkan Presiden adalah penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

"Walau Eropa di atas 30 persen, di Indonesia 5,6 persen tapi dikali 250 juta bukan angka kecil, bukan angka sedikit," jelas Jokowi.

Hal ketiga adalah menyelesaikan masalah kemiskinan yang disebut Jokowi sebagai hal rumit ketiga yang harus dia entaskan.

Presiden menyatakan kesenjangan si kaya dan si miskin harus dihilangkan.

Keempat, Jokowi sedang mengatasi kesenjangan wilayah dengan membangun infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, bandara, jalan tol dan jalur kereta api di luar Pulau Jawa.

"Kelima, tentu saja kita ingin pertumbuhan ekonomi meningkat lagi, tapi masalahnya semua negara pertumbuhannya turun," jelas Presiden.

Pemerintah Indonesia sedang melakukan promosi investasi dan bisnis kepada investor, baik lokal maupun asing, melalui deregulasi ekonomi untuk kemudahan bisnis.

Selain itu, pembangunan infrastruktur transportasi juga diharapkan mendongkrak kesenjangan ekonomi dan memperkuat ketersambungan antarpulau yang dapat mengerek turun biaya logistik.

Menurunnya biaya logistik, akan otomatis menurunkan harga barang kebutuhan pokok di daerah, terutama di pelosok.

Presiden melawat Korea Selatan pada 15-18 Mei 2016 dengan membawa sejumlah agenda antara lain kerja sama politik dan ekonomi serta kebudayaan.