Jakarta (ANTARA News) - Ketua F-PDIP DPR RI Tjahjo Kumolo menilai usulan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang mensyaratkan Capres 2009 minimal sarjana strata satu (S1) tidak relevan dengan tujuan melahirkan kepemimpinan nasional yang demokratis. "Itu tidak ada relevansinya karena tidak ada sekolah calon presiden. Yang diperlukan adalah kepercayaan rakyat terhadap leadership (kepemimpinan) dan pemahaman terhadap permasalahan rakyat serta sehat jasmani rohani dan bisa baca tulis," kata Tjahjo di Gedung Parlemen di Senayan Jakarta, Kamis. Dia menyatakan, peluang bagi semua pihak untuk menjadi pemimpin nasional harus tetap dibuka seluas-luasnya dengan mewujudkan persaingan semakin kompetitif. Fraksi PAN juga menilai persyaratan itu tidak perlu diatur dalam UU. "Saya kira itu tidak usah diatur. Politik itu beda dengan di kampus. Yang penting didukung masyarakat dan mampu bekerja, SMA tidak apa-apalah," kata Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Menurut Ketua F-PAN DPR ini, persyaratan Capres harus lulusan S1 itu tidak tepat jika ditujukan untuk menjegal seseorang atau calon presiden dari partai tertentu. Dalam era demokrasi sekarang ini harus dibuka seluas-luasnya pada masyarakat untuk berpeluang menjadi pemimpin. "Tidak boleh pembatasan itu dimaksudkan untuk menjegal calon tertentu. Biarkan semua bersaing," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
