Jakarta (ANTARA News) - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyatakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkeinginan meningkatkan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu, maka reshuffle (perombakan kabinet) merupakan solusi yang tepat. "Tapi tentu saja semua itu kembali terserah presiden karena reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden," kata Ketua Harian Presidium Majelis Nsional KAHMI Dr Abdul Asri Harahap di Jakarta, Senin. Hanya saja, KAHMI berharap presiden betul-betul melakukan penilaian pada kinerja para menteri yang menjadi pembantunya karena pada akhirnya presiden juga yang akan menanggung akibatnya jika ada kinerja pemerintah dinilai kurang baik. "Para menteri bertugas membantu presiden memenuhi janji-janjinya saat kampanye lalu. Jika janji-janji itu tidak terpenuhi maka presiden akan dinilai hanya pintar berjanji," katanya. Harahap tidak sependapat bahwa pihak-pihak yang mengusulkan reshuffle dianggap tidak menghormati hak preogatif presiden, karena keputusan akhir tetap berada pada presiden. "Kita merasa ada beberapa menteri yang kinerjanya kurang sesuai harapan, lalu kita usul ke presiden agar diganti. Usul ini kan hanya bahan masukan, keputusan tetap pada presiden," katanya. Harahap juga menilai wajar adanya usul reshuffle dari partai politik meski dilatarbelakangi keinginan untuk memasukkan kadernya ke kabinet. Sebab, orang berpartai ujung-ujungnya adalah kekuasaan. "Tapi kalau KAHMI usul reshuffle bukan untuk meminta jatah, melainkan untuk perbaikan. Masak ada menteri yang mengurusi katering saja tidak mampu kok dipertahankan," katanya. Meski tidak menyebut nama, maksud Harahap cukup jelas, yakni Menteri Agama Maftuh Basyuni, karena pada pelaksanaan haji beberapa waktu lalu jamaah haji Indonesia sempat kesulitan makanan karena tidak menerima pasokan dari perusahaan katering yang ditunjuk pemerintah.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
