Yogyakarta (ANTARA News) - Kasus penarikan buku sejarah kurikulum 2004 dinilai ada kepentingan untuk menggusur penerbit ysng bersangkutan, kata Sekretaris Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sobirin Malian di Yogyakarta, Kamis. " Sebab, dalam kasus ini, berkaitan persoalan yang dihadapi sejak dulu dalam setiap penerbitan buku, yaitu tender," kata Sobirin ketika diminta komentarnya tentang penarikan buku sejarah kurikulum 2004. Ia mengatakan, dalam kasus ini, sebenarnya sebelum buku ini lolos terbit, terlebih dulu melalui berbagai pertimbangan termasuk pertimbangan politis selain proses oleh para tim ahli dari pihak penerbit. Namun, pihak-pihak berkepentingan kemudian mencari-cari alasan dengan menyalahkan substansi buku tersebut, meski tim penerbit telah membuat seobyektif mungkin agar tak ada intepretasi lain di kemudian hari. "Permasalahan yang dilempar ke publik saat ini sebenarnya bukan masalah substansi, dan argumentasi mengenai isi buku itu sendiri justru tidak ada. Yang terlihat adalah tarik menarik kepentingan," katanya. Adalah hal yang wajar, kata dia, jika dalam sebuah era tertentu memberi penilaian tertentu pula kepada era sebelumnya. Ketika masa orde baru lalu, buku-buku yang terbit anti reformasi, sebaliknya, saat era reformasi, yang disalahkan adalah masa orde baru. "Mungkin saat ini orang tidak terlalu mau membela orde baru tetapi juga tidak mengetahui bagaimana reformasi itu karena sampai sekarang masih dalam masa transisi," katanya. Ia setuju jika fakta sejarah ditulis apa adanya tetapi mereka juga sudah memiliki tim ahli untuk menyusun dan mengedit isi buku. sementara pihak yang mempermasalahkan buku tersebut justru tidak memiliki tim analisa. Jika ada yang mempermasalahkan penerbitan buku tersebut memang beritikad baik, kata dia, mestinya membentuk tim independen agar memberi pertimbangan yang terukur, bukan hanya komentar lepas. Ia mengatakan, tim ini harus melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, guru, ahli sejarah dan pihak penerbit. Inisiatif bisa datang dari pihak manapun tetapi seharusnya datang pemerintah atau penerbit yang memiliki ide itu.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
