Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah adanya anggapan sektor riil yang belum jalan saat ini namun yang terjadi sektor riil sudah jalan tetapi belum cukup untuk menopang tingkat kesejahteraan masyarakat. "Sektor riil kita tetap berjalan, walaupun kita tidak merasa cukup karena apabila pertumbuhan kita tidak mencapai sekitar tujuh persen, maka kita tak bisa mencapai suatu konstan tingkat kesejahteraan lebih baik. Jadi sektor riil sudah jalan namun belum cukup," kata Wapres M Jusuf Kalla seusai rapat dengan jajaran Direksi Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Kamis. Menurut Wapres, tidak benar jika ada yang mengatakan sektor riil sekarang ini belum jalan. Wapres memberikan bukti jika sektor riil belum bergerak seperti yang diperkirakan maka tidak akan ada pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen tidak ada kemacetan dimana-mana. "Jangan dikira sektor riil belum jalan. Karena kredit perbankan juga tiap tahun naik walaupun naiknya bersamaan dengan naiknya SBI berarti masih ada kelonggaran yang masih bisa kita pakai untuk pertumbuhan ekonomi kita," kata Wapres. Sebelumnya Wapres menjelaskan bahwa rapat terbatas dengan jajaran Direksi BI dan dihadiri pula oleh Menko Perekonomian Budiono, Meneng BUMN serta beberapa direksi perbankan nasional dilakukan untuk membuat suatu upaya dan konsesus nasional bersama untuk bagaimana ekonomi lebih cepat pertumbuhannya. Berkaitan dengan hal tersebut, tambah Wapres, adalah bagaimana perbankan nasional bisa lebih meningkatkan fungsi intermediasinya serta lebih mempermudah menyalurkan kreditnya. Selain itu BI juga bisa lebih mengatur secara lebih rileks masalah-masalah yang ada. Salah satu cara untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tambah Wapres, adalah adanya kebijakan pemerintah dan BI untuk memperkuat lembaga-lembaga penjaminan seperti Askrindo dan Bahana agar dapat menjamin kredit UKM bisa lebih banyak dan lebih cepat berjalannya. Sementara menurut Gubernur BI, Burhanuddin mengatakan bahwa salah satu keputusan yang diambil dalam rapat kali ini salah satunya adalah jika pemberian kredit untuk UMKM yang selama ini dinilai tiga pilar yakni pertama, prospek industri, kedua, balance sheet dan kemampuan untuk membayar. "Nanti yang akan dinilai itu hanya satu yakni kemampuan untuk membayar, dengan kredit yang ditingkatkan dari Rp500 juta ke Rp20 miliar yaitu untuk bank-bank dengan manajemen resiko yang sangat kuat ada 4 bank," kata Burhanuddin.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007