Belgia minat "impor" blusukan ala pejabat Kota Malang

Malang (ANTARA News) - Wali Kota Malang, Jawa Timur Moch Anton mengungkapkan Wali Kota Vilvoorde, Belgia Hans Bonte mengaku tertarik dengan program "blusukan" Pemkot Malang bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dilakukan setiap dua pekan sekali.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Malang Moch Anton di Malang, Jumat. Ketertarikan Hans Bonte itu dituarakan kepada Anton dalam pertemuan khusus di sela pertemuan Kepala Daerah antarnegara dalam forum "The International Steering Commitee of The Strong Cities Network (SCN)" di kota Antalya, Turki, yang berakhir Kamis (12/5) malam.

Umat Muslim yang mayoritas dan keragaman yang ada di Kota Malang dengan pola langsung turun ke bawah, serta adanya forum-forum komunitas di kota pendidikan ini, kata Anton, juga menarik perhatian Hans Bonte, bahkan akan dicoba untuk diterapkan di Vilvoorde, Belgia.

"Kalau Hans Bonte tertarik dengan program blusukan Kota Malang, saya justru tertarik dengan kegiatan Pemda Vilvoorde yang sering melakukan dialog dengan berbagai komunitas yang bertempat di masjid-masjid," katanya

Pada kesempatan itu, Anton mengaku bersyukur bisa menginformasikan nilai-nilai budaya luhur, kebersamaan dan kegotongroyongan yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Ini pengakuan dunia internasional, dan harusnya nilai serta budaya kita yang oleh pendiri bangsa dirumuskan dalam ideologi Pancasila, terus kita perkenalkan dalam konteks hubungan internasional seperti ini. Era perang ideologi mungkin sudah lewat, namun mempromosikan nilai-nilai Pancasila sebagai spirit perdamaian masih signifikan dan sangat strategis," ujarnya.

Lebih lanjut, Anton mengemukakan pertemuan wali kota se-dunia ini akhirnya juga menjadi ajang curhat kepala daerah atas permasalahan sosial di wilayah masing-masing.

"Banyak hal yang bisa kita petik dari pertemuan wali kota se-dunia ini, bahkan ada hal-hal positif yang bisa diadopsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Malang," ucapnya.

Forum Strong Cities Network yang digelar untuk kali pertama itu, dalam salah satu rekomendasinya akan membentuk "hotline" yang beranggotakan berbagai negara yang memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap pencegahan dan penanganan tindakan-tindakan antiperdamaian.

Setiap pemerintah dapat langsung meminta pendapat atau bantuan kepada negara-negara lain yang tergabung dalam hotline itu.

Pertemuan tersebut diikuti oleh 26 pimpinan daerah, baik gubernur maupun wali kota dari berbagai negara di belahan dunia.