Jakarta (ANTARA News) - Penggagas Konferensi Hubungan Masyarakat Internasional (IPRS) Elizabeth Goenawan Ananto mengatakan Kantor Berita Antara sebagai lembaga resmi kehumasan pemerintah harus menyuarakan nilai-nilai perubahan di Indonesia secara terbuka.
"Strategi Antara sebagai Kantor Berita Negara harus lebih menjelaskan value perubahan yang dilakukan pemerintah sekarang. Selama 30 tahun kita ada ketertutupan informasi, sekarang era keterbukaan, jadi informasi itu harus seluasnya," kata Elizabeth pada seminar International Public Relations Summit (IPRS) 2016 di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan Kantor Berita Antara sebaiknya tidak terjebak pada pemberitaan pragmatis atau yang bersifat praktis, namun lebih menyuarakan perubahan yang terjadi di Indonesia.
Perubahan tersebut jika dipandang positif akan menarik perhatian para klien atau bahkan investor yang datang sehingga Indonesia diakui sebagai negara yang besar dari segi jumlah penduduk, politik yang stabil dan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, Antara dapat menjadi lembaga kehumasan profesional dan membangun kepercayaan pemerintah yang transparan, responsif dan partisipatif.
Ia menilai saat ini umumnya kontribusi kehumasan atau "public relation" (PR) hanya bergerak pada level strategis institusi pemerintahan.
PR pun di mata publik hanya berperan pada tataran teknis, seperti menutupi kesalahan sebuah lembaga.
"Kita (PR) masih berusaha untuk menutupi kesalahan, padahal kesalahan itu logis. Di manapun pemerintah, swasta dan NGO pasti ada kaitan dengan kesalahan," kata Ega.
Oleh karenanya, ia berharap masyarakat dan lembaga atau institusi memahami bahwa fungsi PR sesungguhnya adalah membangun komunikasi yang lebih intensif dan proaktif dalam menjelaskan aspek "why" dalam tulisan yang disiarkan.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016