Indonesia dorong ASEAN berkomitmen laksanakan APSC 2025

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia mendorong pemerintah negara-negara anggota ASEAN untuk berkomitmen melaksanakan cetak biru Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) 2025.

Dorongan tersebut disampaikan pemerintah Indonesia dalam pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN pada 5-9 Mei 2016 di Luang Prabang, Laos, demikian keterangan Ditjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu.

"ASEAN harus berkomitmen untuk mengimplementasikan Cetak Biru Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN 2025, khususnya yang membawa kontribusi nyata bagi rakyat ASEAN dan dalam aspek meningkatkan ASEAN awareness," ujar Wakil Tetap RI untuk ASEAN Rahmat Pramono.

Pertemuan tingkat pejabat tinggi (senior official meeting/SOM) ASEAN itu membahas berbagai implementasi dalam rangka pembangunan Masyarakat ASEAN, serta persiapan pertemuan tingkat menteri dan para pemimpin ASEAN pada tahun ini.

Pada pertemuan itu, pemerintah Indonesia juga mendorong kepentingan nasionalnya dalam berbagai agenda, seperti perampingan pertemuan ASEAN, sentralitas ASEAN, implementasi "Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea" (DOC) dan konsultasi code of conduct (COC), keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

Dalam pertemuan ASEAN plus three - ASEAN bersama Jepang, Korea Selatan, dan China - dibahas kelanjutan rencana kerja sama yang akan berakhir tahun ini, serta pandangan mengenai perkembangan isu nuklir di Semenanjung Korea.

Sementara itu, dalam pertemuan East Asia Summit (EAS) tingkat pejabat tinggi, Indonesia menginiasi pembahasan implementasi pelaksanaan kerja sama dalam aspek maritim.

Hal itu untuk mengimplementasikan inisiatif Indonesia untuk memperkuat kerja sama maritim regional, yang disepakati kepala negara/pemerintahan negara-negara anggota EAS pada 2015 di Kuala Lumpur.

SOM ASEAN juga membahas rencana pelaksanaan loka karya dan Dialog EAS ke-5 tentang Arsitektur Keamanan Regional di Asia Pasifik.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan mempresentasikan bahasan tentang arsitektur keamanan di kawasan Semenanjung Korea dan Laut China Selatan.

"Indonesia percaya bahwa terlepas dari isu perselisihan wilayah, sebuah code of conduct (kode etik) merupakan instrumen krusial dalam mengatur tindakan negara-negara di kawasan sehingga kawasan Laut China Selatan dapat kembali kondusif, damai, aman, dan stabil," kata Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan Kemlu RI, M.I. Derry Aman.

Dalam rangkaian SOM ASEAN, para pejabat tinggi dari berbagai negara dan peserta yang hadir menaruh perhatian besar terhadap dinamika dan tantangan keamanan di kawasan.

Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, terdapat pemahaman bersama bahwa tantangan harus ditangani melalui cara-cara damai. Hal itu diwujudkan melalui berbagai bentuk langkah aksi, kerja sama konkret, maupun dialog.