"Kita lihat penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa DAK di daerah yang tidak sedikit," kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Terbatas dengan topik Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Ia mencontohkan pada bidang pendidikan ada DAK sebesar Rp10,4 triliun namun realisasinya Rp2,6 triliun.
Selain itu di bidang kesehatan dialokasikan DAK sebesar Rp1,9 triliun namun realisasinya Rp619 miliar.
"Di bidang pertanian ada alokasi DAK Rp6,1 triliun realisasi Rp3,9 triliun dan di kementerian-kementerian atau bidang-bidang yang lainnya juga kejadiannya seperti ini," katanya.
Presiden menegaskan ada mekanisme yang perlu diluruskan, diperbaiki, dan dibenahi dalam hal alokasi dan penganggaran DAK.
"Ini kalau kita lihat ada mekanisme yang perlu diluruskan, perlu diperbaiki, perlu dibenahi," katanya.
Ia meminta agar teknis pembenahan tata kelola dan tata cara penganggaran DAK harus diperbaiki.
Presiden menekankan perlu adanya reformasi tata cara alokasi, manajemen, hingga pengawasan DAK.
"Artinya kita sudah menganggarkan, pelaksanaan pengawasan harus diikuti. Jangan sampai pada akhir tahun, tahu-tahu hanya rampung 30 persen, tahu-tahu hanya rampung 10 persen," katanya.
Sejumlah menteri dan pejabat yang hadir dalam rapat itu di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
