Database 'Panama Papers' picu gerakan global anti-pengemplangan pajak

Jakarta (ANTARA News) - Rilis nama ribuan perusahaan offshore dan data keuangan orang kaya dan berkuasa lainnya telah memicu seruan-seruan global dalam memerangi korupsi dan pengemplangan pajak.

Juru bicara pemerintah Jepang Selasa ini mengatakan bahwa Tokyo berencana mengajukan rencana aksi untuk memerangi korupsi pada KTT kelompok negara industri G-7 yang akan diadakan di Ise, Jepang, bulan ini.

Mengutip ABC News, Yoshihide Suga, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, mengatakan pada KTT G-7 yang dilangsungkan pada 26-27 Mei nanti itu, Jepang mengharapkan pertemuan itu menghasilkan pula proposal memerangi pengemplangan pajak antara lain dengan meningkatkan syarat keterbukaan informasi.

Proposal Jepang ini seirama dengan langkah-langkah sejumlah negara yang menginvestigasi dan memperketat pengawasan kesepakatan-kesepakatan keuangan semacam itu menyusul disiarkannya database "Panama Papers."

D.S. Malik, juru bicara kementerian keuangan India, mengatakan bahwa otoritas pajak telah memberi tahu semua warga India yang ada dalam database Panama Papers itu akan diselidiki oleh otoritas pajak India itu.

Di Inggris, 300 ekonom menandatangani surat yang berisi desakan kepada para pemimpin dunia untuk menutup surga pajak dengan menyebutnya hanya menguntungkan kaum kaya dan korporasi multinasional, selain mendorong dunia memerangi ketidakmerataan ekonomi.

"Keberadaan surga pajak tidak menambah kesejahteraan atau kemakmuran dunia," kata mereka dalam surat itu.

Pekan lalu, si pembocor Panama Papers, "John Doe", mengeluarkan pernyataan sepanjang 1.800 kata dengan mengungkapkan bahwa "ketimpangan penghasilan" adalah motif dia membocorkan dokumen milik firma hukum Mossack Fonseca itu.

Sembari berkata, "bank, regulator keuangan dan otoritas pajak telah gagal," dia mengaku dia tidak pernah bekerja untuk sebuah badan intelijen atau pemerintah mana pun.

Orang yang menolak mengungkapkan jati dirinya dan tidak diketahui jenis kelaminnya itu menawarkan bantuan kepada pihak berwajib di seluruh dunia untuk memperkarakan para pelanggar dalam Panama Papers, dengan syarat dia mendapatkan kekebalan hukum, demikian BBC.