Pemerintah masih kaji skema pembiayaan Pelabuhan Patimban

Ya sekarang lihat kebutuhan Indonesia. Kita bekerjasama di sini ada kelebihannya di sini ada kekurangannya. Sekarang posisi seperti ini, Indonesia dengan ekonomi seperti ini harus dilihat mana yang pas karena kondisi ekonomi kita selalu berubah,"

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah masih mengkaji skema pembiayaan yang paling tepat untuk proyek pembangunan kawasan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono mengatakan, saat ini pihaknya bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya dan Kementerian Keuangan tengah mencari skema pendanaan yang paling menguntungkan.

"Ya sekarang lihat kebutuhan Indonesia. Kita bekerjasama di sini ada kelebihannya di sini ada kekurangannya. Sekarang posisi seperti ini, Indonesia dengan ekonomi seperti ini harus dilihat mana yang pas karena kondisi ekonomi kita selalu berubah," ujar Bambang saat ditemui di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta, Selasa.

Bappenas sendiri kini tengah memroses agar Pelabuhan Patimban dimasukkan ke dalam rencana buku biru (bluebook) alias Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) sehingga pemerintah bisa segera mendapatkan pinjaman.

Hingga kini, pihak yang tertarik dan berpeluang besar untuk membiayai pembangunan Pelabuhan Patimban tersebut yakni dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban mencapai 2,49 miliar dolar AS atau Rp34,9 triliun.

JICA menawarkan skema Special Term Economic Purposes (STEP) loan dengan masa tenggang (grace period) selama 10 tahun dan jangka waktu pinjaman 40 tahun.

Melalui skema itu, pemberi pinjaman menghendaki agar konsultan dan kontraktor dilakukan secara bersama-sama atau joint operation.

Pemerintah sendiri tengah mengkaji sistem lain yang memungkinkan kontraktor lokal turut dalam pembangunan tersebut dan terbuka pula bagi badan usaha milik negara (BUMN).