Panama Papers tuding New Zealand surga sembunyikan uang

Jakarta (ANTARA News) - Sekelompok konglomerat Amerika Latin menggunakan perusahaan-perusahaan jadi (shelf company) di negara bebas pajak New Zealand untuk menyalurkan dana ke seluruh dunia, berdasarkan laporan yang dirilis Panama Papers, Senin.

Perdana Menteri John Key kini dalam tekanan untuk bertindak mengambil tindakan setelah media lokal menganalisis lebih dari 61.000 dokumen yang berkaitan dengan negara tersebut. Analisis itu merupakan bagian dari pembocoran data Mossack Fonseca, firma hukum Panama.

Panama Papers menyoroti cara kelompok orang kaya mengambil keuntungan di rezim yang bebas pajak (offshore tax).

Mossack Fonseca menyebut New Zealand sebagai tempat yang tepat untuk melakukan bisnis karena status bebas pajak serta jaminan keamanan hukum dan kerahasiaan yang tinggi, ungkap laporan Radio New Zealand, TVNZ, dan wartawan investigasi Nicky Hager seperti dikutip Reuters.

Perdana Menteri John Key membantah bahwa Selandia Baru adalah surga pajak dengan mengatakan, "Hal itu sangat keliru".

Ia menambahkan pihaknya terbuka untuk mengubah aturan untuk perusahaan asing jika direkomendasikan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

"Jika perubahan aturan diperlukan, pemerintah akan mempertimbangkan itu dan jika perlu, kami akan mengambil tindakan," ujar Key.

Pemimpin oposisi dari Partai Buruh Andrew Little mengemukakan pemerintah harus bertindak "menjaga reputasi New Zealand dengan cara menghentikan sistem yang membuat negara kita terlibat dalam aksi besar-besaran

Ia menambahkan bahwa pemerintah Selandia Baru telah meminta Kementerian Hukum untuk bergerak cepat mengenai aturan yang sudah dibahas untuk memperketat persyaratan anti pencucian uang untuk pengacara, real estate dan akuntan.

Pemerintah Selandia Baru bulan lalu mengatakan akan mulai meninjau ulang undang-undang untuk perusahaan asing setelah Panama Papers menyoroti kerentanan dalam kerangka hukumnya yang membuatnya terhubung dalam struktur penghindaran pajak internasional karena perusahaan asing tidak dikenakan pajak.

Pemimpin Partai Hijau James Shaw mengatakan bahwa tinjauan ulang tersebut tidak cukup. Dia mendesak Key untuk "menghentikan membela industri penghindaran pajak" dan menuntut penyelidikan penuh.

Pemerintah di seluruh dunia mulai menyelidiki kemungkinan skandal keuangan yang dilakukan para konglomerat dan pejabat yang berkuasa setelah kebocoran lebih dari 11,5 juta dokumen dari Mossack Fonseca.

Jumlah perusahaan asing di Selandia Baru telah melonjak hampir 10.700 tahun ini dari kurang dari 2.000 sekitar sepuluh tahun yang lalu, menurut data Inland Revenue yang dikutip dalam laporan itu.