Yogyakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Ma`ruf, menilai bahwa rencana pemerintah menerbitkan obligasi negara senilai Rp3 triliun pada April 2007 hanya akan menguntungkan pemerintah sekarang, tetapi bisa menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. "Artinya, dalam jangka pendek memang menguntungkan, namun untuk jangka panjang akan menimbulkan masalah," katanya di Yogyakarta, Rabu. Ia mengatakan, obligasi diterbitkan untuk menutup defisit anggaran, sehingga untuk jangka pendek akan menguntungkan pemerintah sekarang karena mendapat dana `cash`. "Tetapi, bagi pemerintah berikut akan menjadi beban, apalagi jatuh tempo pada 2017 dan 2020. Waktunya sangat lama, dan akan menjadi utang. Kalau sudah menjadi utang, tidak berbeda dengan utang dalam negeri," katanya. Ma`ruf menduga ada unsur politis dan kepentingan sesaat dalam penerbitan obligasi negara itu. Seharusnya politisi berani menolak penerbitan obligasi karena akan membebani pemerintahan berikutnya, kata dia. Menurut dia, untuk menutup defisit anggaran sebaiknya dilakukan efisiensi dan mengoptimalkan sumber yang ada, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "BUMN dapat digunakan sebagai `sapi perah` untuk kepentingan anggaran negara. Karena itu BUMN yang sehat jangan dijual, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan negara," katanya. Upaya lain adalah melakukan konsesi pengelolaan pulau tertentu. Konsesi ini tidak masalah selama negara ini masih tetap memiliki hak kontrol dan hak milik atas pulau tersebut. "Negara akan mendapat uang dari konsesi itu untuk menutup defisit anggaran," kata Ma`ruf menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007