Sidoarjo (ANTARA News) - Perjuangan mendapatkan ganti rugi "cash and carry" yang dilakukan warga Perum TAS I, korban luapan lumpur Lapindo Brantas Inc, tampaknya harus mengalami halangan, namun semangat perjuangan mereka tak pernah luntur untuk "ngluruk" ke Istana Presiden, di Jakarta, meskipun kesulitan dana. Informasi yang dihimpun ANTARA, Selasa, menyebutkan saat ini kas dana yang dimiliki warga Perum TAS I tidak cukup untuk mendanai warga yang akan pergi ke Istana Presiden, karena jumlah yang akan ikut ke Jakarta sekitar 3.000 orang. Karena itu, mereka sekarang membutuhkan penyandang dana atau donatur untuk perjuangan tersebut. Agustinus, salah satu perwakilan warga Perum TAS I, ketika dikonfirmasi mengatakan warga masih akan membicarakan secara teknis bagaimana rencana pembiayaan ini. Keinginannya saat ini ada pengusaha atau politikus yang bersedia mendanai perjuangan warga untuk mendapatkan keadilan. "Terus terang saat ini kami kebingungan soal dana untuk pergi ke Jakarta. Apalagi kita berencana akan menginap selama satu minggu. Kalau tidak ada dana yang banyak tentu tidak akan mungkin perjuangan ini berhasil," katanya. Menurut dia, selama ini dana perjuangan yang dipakai adalah dana patungan dari warga yang sifatnya sukarela. Ada bantuan dari anggota Komisi VII DPR yang sampai saat ini masih ada, namun untuk memberangkatkan 3.000 warga ke Jakarta tidak cukup. "Semua masih dalam pembicaraan. Apakah semua warga akan ikut atau tidak tergantung keputusan rapat nanti," tambahnya. Lapindo Brantas Inc beberapa waktu lalu setelah melakukan rapat dengan pemerintah dan timnas penanggulangan semburan lumpur memutuskan bahwa warga Perum TAS I akan mendapat ganti rugi berupa relokasi plus, bukan 'cash and carry' seperti korban dari empat desa sebelumnya yang "ditenggelamkan" luapan lumpur. Atas putusan itu, warga Perum TAS I menolak dan mereka terus berjuang hingga Lapindo dan pemerintah mengabulkan tuntutannya, yaitu ganti rugi berupa 'cash and carry' atas tanah dan rumah yang dibenamkan lumpur Lapindo. "Perjuangan" awal itu dibuktikan, Senin (12/3), dimana ratusan warga Perum TAS I memblokade jalan raya Porong dan rel KA. Sebelumnya, juga sempat "menduduki" Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo. Bersekutu dengan Setan Sementara itu, Suharso, salah satu warga Perum TAS I yang menjadi korban lumpur Porong, cukup yakin dengan pembentukan Pansus Lumpur Lapindo Brantas Inc oleh anggota DPRD Jatim. Namun ia belum merasa puas sepenuhnya, karena itu "presure-presure" tetap akan dilakukan. "Jangankan kerjasama dengan anggota Dewan, dengan setan pun kami mau bersekutu, asalkan persoalan kami teratasi," katanya di Gedung DPRD Jatim, Selasa usai pembentukan Pansus Lumpur Lapindo, Selasa. Mengenai warga yang akan "ngluruk" ke Jakarta, Suharso mengemukakan dipastikan akan berangkat, namun waktunya belum ditentukan. Pihaknya akan melakukan rapat konsolidasi lebih lanjut. "Akan ada 1.200 massa yang akan datang ke Jakarta. Sebagian akan naik kereta yang difasilitasi teman-teman dan sebagian lagi pakai motor," tambahnya. (*)

Copyright © ANTARA 2007