Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari menilai bahwa anggaran ideal bagi Departemen Kesehatan untuk periode 2008 sebesar Rp25 triliun. "Saya kira yang ideal Rp25 triliun tapi baru saya lihat tadi Rp19 triliun," kata Menkes kepada wartawan di Kantor Presiden Jakarta, Selasa, seusai menghadiri rapat kabinet mengenai Rencana Kerja Pemerintah 2008. Menurut Menkes, tambahan dana tersebut diperlukan terutama untuk memberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi rakyat miskin mengingat adanya kenaikan jumlah rakyat miskin. "Prioritasnya untuk rakyat miskin, rakyat miskin kalau tahun lalu jumlahnya hanya 60 juta kini meningkat menjadi 76 juta," katanya. Selain dialokasikan untuk pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin, tambahan anggaran itu juga akan dialokasikan untuk kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular, serta penyediaan dan pemerataan tenaga kesehatan. Pada kesempatan itu Menkes juga menyatakan mengenai usulan Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan internasional untuk menetapkan payung hukum proses pengiriman spesimen virus flu burung ke laboratorium kolaborasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut Menkes, pertemuan itu diselenggarakan untuk mendapatkan konsensus dari banyak negara sehingga sampel virus yang dikirim ke WHO tidak dapat dikomersilkan oleh pihak WHO. Menurut ketentuan WHO yang berlaku semua pihak bisa mendapatkan spesimen virus dan menggunakannya untuk mengembangkan vaksin komersial, tanpa meminta izin dan memberikan kompensasi kepada negara yang terjangkit. Selama ini teknologi pembuatan vaksin kebanyakan hanya dikuasai oleh negara-negara maju sehingga mekanisme tersebut menimbulkan kesenjangan di antara negara-negara berkembang yang menjadi daerah jangkitan termasuk Indonesia. Virus flu burung strain Indonesia yang dikirim ke laboratorium kolaborasi WHO, dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemerintah Indonesia juga telah digunakan oleh beberapa perusahaan di negara maju seperti Australia untuk mengembangkan vaksin flu burung secara komersial. Pemerintah menilai mekanisme tersebut merugikan negara yang menjadi daerah jangkitan sehingga sejak awal Januari 2007 untuk sementara menghentikan pengiriman spesimen flu burung ke WHO. Namun karena hal itu selanjutnya bisa berdampak terhadap upaya pengamanan kesehatan global, WHO kemudian memutuskan untuk menerima usulan Indonesia guna memperbaiki mekanisme transfer virus yang ada. Pemerintah Indonesia sendiri, kata Siti, mengusulkan agar pengiriman spesimen harus dilakukan dengan surat perjanjian resmi (Material Transfer Agreement/MTA) agar setiap pengiriman bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Seusai menggelar rapat kabinet di Kantor Presiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelenggarakan rapat terbatas di Departemen Kesehatan guna menyelami lebih jauh kinerja Departemen Kesehatan. Dalam jumpa pers seusai rapat tersebut Presiden Yudhoyono mengatakan pemerintah berencana membuat program khusus untuk menambah jumlah dokter spesialis yang hingga kini belum sesuai dengan standar kebutuhan pelayanan kesehatan. Menurut Presiden hal itu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh pelosok Indonesia. "Kita ingin pelayanan kesehatan bisa lebih baik, cepat, murah dan terjangkau," katanya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
