Jika kasus ini terjadi secara berlarut larut maka akan berimbas pada pariwisata Indonesia dan pariwisata Bali pada khususnya, mengingat Bali adalah jendela pariwisata Indonesia,"
Denpasar (ANTARA News) - Jajaran Komisi IX DPR RI menyoroti tingginya kasus demam berdarah di Bali yang dikhawatirkan dapat memengaruhi sektor pariwisata jika dibiarkan terjadi berlarut-larut.

"Jika kasus ini terjadi secara berlarut larut maka akan berimbas pada pariwisata Indonesia dan pariwisata Bali pada khususnya, mengingat Bali adalah jendela pariwisata Indonesia," kata anggota Komisi IX DPR RI Robert Rouw dalam kunjungan kerjanya ke Pemprov Bali, di Denpasar, Senin.

Menurut dia, akibat jumlah kasus demam berdarah yang begitu besar, sampai-sampai pasien demam berdarah dirawat di lorong-lorong rumah sakit. "Catatan kasus demam berdarah di Bali harus diberikan perhatian serius oleh pemerintah," ujar Robert.

Dari bulan Januari-April 2016 terdapat 30 orang yang meninggal dari 6.812 kasus DBD yang terjadi di Bali

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang sekaligus sebagai pimpinan rombongan Pius Lustrilanang menyampaikan kunjungan yang dilakukkan dalam masa reses Dewan ini bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi serta menindak lanjuti permasalahan permasalahan yang dihadapi di provinsi maupun kabupaten/kota.

Pius berharap hasil kunjungan kali ini akan menjadi bekal bagi Komisi IX DPR RI untuk pembahasan tingkat lanjut di pusat.

Permasalahan pengintegrasian program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Jaminan Kesehatan Bali Mandara juga menjadi bahasan dalam pertemuan ini.

Pengintegrasian JKBM dan JKN yang seharusnya dilakukan mulai awal 2017, akan ditunda hingga tahun 2019 sebagai bentuk akomodir aspirasi masyarakat Bali yang sebagian besar masih tetap menginginkan agar program kesehatan JKBM terus berlanjut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr I Ketut Suarjaya menyampaikan untuk saat ini dari 56 rumah sakit yang ada di Bali yang terdiri dari 15 RS Negeri dan 41 RS swasta masih memilki permasalahan persebaran rumah sakit yang tidak merata, serta ratio akan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan yang masih kurang.

Untuk itu, pihaknya sangat memerlukan dukungan pemerintah pusat melalui Komisi IX untuk segera menindak lanjutinya.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016