"Kami meminta ketegasan Bupati dan DPRD Jember untuk membubarkan organisasi masyarakat yang mengancam kedaulatan NKRI karena sepengetahuan kami HTI tidak mengakui Pancasila dan NKRI," kata Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jember, Ayub Junaidi.
Menurut dia, pemerintah seharusnya melarang kegiatan ormas yang jelas-jelas tidak mengakui Pancasila dan NKRI, sehingga GP Ansor Jember mendesak Bupati untuk melarang kegiatan yang dilakukan HTI di Jember.
"Di beberapa kabupaten lain di Jawa Timur seperti Jombang dan Bojonegoro, Bupatinya secara tegas melarang aktivitas HTI dan kami berharap Bupati Jember memiliki ketegasan seperti itu," ucap Ayub yang juga Wakil Ketua DPRD Jember.
Setelah melakukan aksinya dan bertemu Bupati Jember, ratusan kader GP Ansor dan Banser Jember melanjutkan demonstrasi di halaman gedung DPRD Jember untuk meminta dukungan pimpinan dewan dan fraksi untuk membubarkan HTI.
"Di dewan, kami minta fraksi dan pimpinan dewan untuk menggunakan hak bertanya kepada Bupati Jember terkait dengan sikap Bupati Faida yang dinilai tidak tegas terhadap HTI," katanya.
Tiga fraksi yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Amanat Pembangunan menyatakan siap mendukung untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Jember.
Sementara itu, Bupati Jember Faida mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas karena yang memiliki kewenangan tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM.
"Bupati tidak punya kewenangan untuk membubarkan ormas. Selama Menkum HAM tidak melarang, maka kita tidak bisa melarang kegiatan HTI di Jember," tuturnya.
Kendati demikian, lanjut dia, Bupati Jember bersama forum pimpinan daerah siap menindak tegas dan membubarkan kegiatan HTI atau ormas apapun, apabila kegiatan tersebut mengancam dan membahayakan keutuhan NKRI.
Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HTI Jember Abdurrahman Saleh mengatakan ormasnya juga menjaga keutuhan NKRI dan tidak akan membiarkan sejengkal tanah NKRI berkurang.
"Ketika Timor Timur dulu mau lepas, kita sudah menyampaikan kepada semua pihak bahayanya disintegrasi dan separatisme. Itu bukti kita mencintai negeri ini dan tidak boleh tercerai-berai," tuturnya.
Terkait dengan Pancasila, HTI menilai Pancasila hanya sekumpulan kalimat filosofis yang tidak memiliki implementasi dalam tataran praktis.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016
