Pemerintah tegaskan tak beri uang tebusan sandera

Itu urusan perusahaan. Saya tidak ingin komentar soal itu

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan menegaskan pemerintah Indonesia tidak memberikan uang tebusan untuk pembebasan 10 sandera di Fililipa.

"Sampai sekarang kita tidak akan pernah mengklaim bahwa dari pemerintah melakukan (pembayaran tebusan) karena pemerintah tidak pernah melakukan itu," kata Luhut di Istana Kepresidenanm, Jakarta, Senin menanggapi pemberitaan media massa di Filipina bahwa para sandera bebas setelah ada pembayaran tebusan.

Luhut juga enggan menanggapi bahwa perusahaan membayarkan tebusan.

"Itu urusan perusahaan. Saya tidak ingin komentar soal itu," katanya.

10 WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal tunda Brahma 12 diculik saat berlayar di perairan Sulu, Filipina Selatan, pada 26 Maret 2016, oleh Abu Sayyaf yang kemudian meminta uang tebusan 50 juta peso atau setara Rp14 miliar untuk pembebasan sandera.

Para ABK itu langsung diterbangkan ke Tanah Air dan tiba Jakarta, Minggu malam tadi. Saat ini mereka menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta sebelum dipulangkan ke keluarganya.

Terkait masih adanya empat WNI yang disandera di Filipina selatan, Luhut mengatakan pemerintah masih terus berupaya membebaskannya.

"Jam 1 siang ini kita rapat evaluasi dengan kementerian dan badan terkait," katanya.