Kairo (ANTARA News) - Pasukan keamanan Mesir hari Selasa menangkap sembilan anggota Persaudaraan Muslim dalam penumpasan menjelang penentuan endapat umum April untuk amandemen undang-undang dasar, yang disebut kalangan Islam untuk menghalangi mereka terlibat politik. Penahanan itu terjadi sesudah penangkapan Mahmoud Ghozlan, pemimpin dan anggota pelaksana kelompok Dewan Pembimbing, Senin beberapa jam sesudah anggota parlemen dari oposisi secara resmi mengumumkan penolakan mereka atas amandemen tersebut. "Mereka melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah dan menyita perangkat keras komputer serta satu komputer jinjing milik putranya," kata juru bicara kelompok tersebut, Abdel Moneim Mahmoud. Sumber keamanan menyatakan pria tahanan itu merupakan pemimpin daerah Persaudaraan Muslim dari Delta Nil, tempat kelompok tersebut memunyai kubu kuat rakyat, dan Kairo Raya. Persaudaraan Muslim, yang meninggalkan kekerasan, merupakan lawan terkuat di negara berpenduduk terbanyak di Arab tersebut. Kelompok bergerak terbuka, meskipun secara resmi dilarang, dan anggotanya, yang ikut sebagai calon bebas, menang hampir seperlima dari 454 kursi di majelis rendah parlemen pada 2005. Pengulas menyatakan pemerintah takut bahwa tanpa menghentikan kelompok itu saat ini, kumpulan itu akan memperoleh capai lebih pada pemilihan umum, yang dapat membuatnya meningkatkan tantangan keras bagi partai berkuasa Presiden Hosni Mubarak, Demokrasi Nasional. Amandemen undang-undang dasar, yang harus disetujui parlemen sebelum referendum bulan mendatang, akan melemahkan peran hakim dalam mengamati pemilihan umum. Pasal kontra-terorisme akan memberi polisi kekuasaan penangkapan penggeledahan dan kekuasaan luas untuk memantau pembicaraan pribadi. Persaudaraan Muslim akan terpukul keras oleh aturan itu, yang juga akan melarang kegiatan politik berdasarkan atas "rujukan atas dasar agama apa pun" dan akan membatalkan harapan kelompok itu memperoleh kedudukan hukum sebagai partai politik diakui. Kelompok oposisi dan masyarakat warga menyatakan syarat bahwa hakim mengawasi pemilihan umum adalah salah satu cara terbaik menghalangi penyalahgunaan meluas, sudah mengotori pemungutan suara di Mesir. Persaudaraan Muslim menyatakan ingin membentuk partai demokratis, yang tak menolak warga bukan Muslim dari jabatan. Essam Erian, tokoh penting kelompok itu, menyatakan pemerintah akan melanjutkan penindasannya atas Persaudaraan Muslim guna menjamin perubahan itu disahkan tanpa penentangan nyata dan menghentikan kelompok Islam meraih suara lebih banyak dalam pemilihan umum jika mereka memutuskan mencalonkan diri sebagai anggota majelis tinggi dalam pemilihan anggota parlemen bulan depan. "Pemerintah mengetahui bahwa partai oposisi mengandalkan Persaudaraan Muslim dan ingin mencegah setiap penolakan terhadap perubahan itu merembet ke jalan," kata Erian. Lebih dari 300 anggota perkumpulan itu ditahan, termasuk orang ketiga dalam jajaran komandonya, Khairat Shatir, Ghoslan dan anggota Dewan Pembimbing Mohamed Bishr. Ketika ditanya bagaimana kelompok tersebut akan menanggapi peningkatan penindasan oleh pemerintah, Erian mengatakan benturan bertolak belakang dengan kepentingan bangsa dan kepentingan kelompok itu. Pengadilan tentara pada 2001 menjatuhkan hukuman lima tahun atas Ghozlan, pengajar universitas, tapi ia dibebaskan pada 2005. Shatir, yang memiliki hubungan keluarga dengan Ghozlan akibat perkawinan, diserahkan kepada mahkamah tentara bulan lalu bersama dengan 39 anggota lain dengan dakwaan meliputi pencucian uang dan terorisme. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
