DPR dorong peningkatan layanan jemaah haji

Tahun lalu makanan disediakan 15 kali di Mekkah tahun ini menjadi 24 kali, ini penting karena di Mekkah tidak mudah mencari makan saat ini,"

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan layanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji 2016 di sejumlah sektor.

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Sabtu, mengatakan peningkatan layanan itu perlu dilakukan di sejumlah sektor layanan antara lain penyediaan makanan di Mekkah, peningkatan kualitas bus dan juga pemberlakuan kebijakan asimetris bagi manasik haji.

"Tahun lalu makanan disediakan 15 kali di Mekkah tahun ini menjadi 24 kali, ini penting karena di Mekkah tidak mudah mencari makan saat ini," katanya.

Saleh mengatakan pada 2014 jemaah haji tidak disediakan makanan selama di Mekkah, namun setelah adanya evaluasi maka pola itu bisa dilakukan pada musim haji 2015.

Perubahan pola itu menurutnya penting karena setelah otoritas Arab Saudi memperketat dan melakukan razia terhadap pedagang, maka kini tak mudah mencari pedagang makanan di Mekkah.

Pada 2016, DPR RI meminta agar penyediaan makan tidak hanya 15 kali namun 24 kali sehingga jemaah Indonesia tidak lagi perlu membeli makanan selain yang disediakan.

"Kami yakin keputusan itu bisa dijalankan pemerintah sebagai penyelenggara. Salah satu contoh pada 2014 tidak ada penyediaan makanan, setelah diputuskan pada 2015 bisa dilaksanakan," kata Saleh.

Sementara untuk peningkatan layanan transportasi, selain meminta jaminan kualitas bus bagi jemaah, DPR RI juga meminta agar area jemaah yang dilayani oleh bus tak lagi harus lebih dari dua kilometer dari Masjidil Haram, namun bagi jemaah yang penginapannya berjarak 1,5 kilometer sudah bisa dilayani.

Untuk masalah akomodasi, DPR RI juga meminta pemerintah mengontrol dengan ketat dan penginapan bagi jemaah haji Indonesia setara dengan hotel bintang tiga.

Kenyamanan jemaah selamah di Arafah juga menjadi perhatian Komisi VIII dan Panja BPIH 2016.

Mereka meminta agar tenda jemaah haji Indonesia tak hanya dilengkapi alat pendingin berkapasitas 10 orang namun juga ditambah kipas angin yang juga dilengkapi dengan air pendingin.

Menyusul peristiwa di Mina dan juga robohnya "crane" di Mekkah, maka Komisi VIII dan Panja BPIH meminta agar pemerintah menambah petugas haji yang berasal dari TNI dan Polri.

"Saat ini petugas haji dari TNI dan Polri berjumlah 50 orang, kita minta naik menjadi 75 orang," kata Saleh.

Sementara itu anggota Komisi VIII dari Partai Nasdem Choirul Muna mengatakan fasilitas kesehatan bagi jemaah juga diminta agar ditingkatkan.

Ia mengatakan DPR RI telah meminta agar ada klinik satelit di sekitar maktab-maktab Indonesia sehingga memudahkan pelayanan kesehatan jemaah.

Komisi VIII dan Menteri Agama beserta jajarannya melakukan pembahasan BPIH 2016 secara maraton hingga Sabtu (30/4) dini hari.

Kesepakatan yang dicapai saat pembahasan dengan pemerintah tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji.

Salah satu kesepakatan yang dicapai terkait BPIH 2016 adalah besaran ongkos haji.

"Komisi VIII DPR RI telah sepakat dan setujui besaran ongkos haji 2016 rata-rata Rp34.641.304 setara dengan 2.585 dolar Amerika Serikat dengan kurs satu dolar AS sama dengan Rp13.400," kata Saleh.

Hadir dalam keterangan pers itu Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Amalia dari PKS, Samsu Niang dari PDIP, Iqbal Fauzi dari PKS, Firmandez dari Golkar, Fauzah Harun dari PPP, Kusyanto dari Partai Amanat Nasional dan Abdul Malik Haramain dari PKB yang juga ketua Panja Haji.