Saat ini adalah momen yang tepat, karena tren saham PGN sedang menurun,"

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mendukung Pemerintah agar segera mewujudkan pembentukan Holding BUMN Energi, untuk itu, PGN harus menjadi bagian dari Pertamina dan saham publiknya harus segera dibeli kembali (buy back).

"Saat ini adalah momen yang tepat, karena tren saham PGN sedang menurun," kata Kurtubi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, buy back memang harus dilakukan, karena sebagai perusahaan terbuka, saat ini sebagian saham PGN dimiliki oleh public yang mana sebagian besar justru dimiliki oleh pihak asing.

"Ini kan tidak adil. Kalau PGN menjadi bagian dari Pertamina dan diberi anggaran dari APBN, maka yang ikut menikmati adalah pihak asing. Makanya, cara yang tepat adalah dengan buy back," katanya.

Terkait siapa yang harus melakukan buy back, menurut dia, Pertamina bisa melakukan itu. Jika dana yang diperlukan untuk buy back masih kurang, maka Pertamina bisa minta kepada Pemerintah. Menurut dia, pemerintah, harus menyediakan dana tersebut untuk menyelamatkan keberadaan holding itu sendiri dan demi ketahanan energi nasional.

Dengan melakukan buy back terhadap saham PGN dan menjadikannya sebagai bagian dari Pertamina, maka tak akan ada lagi berbagai kericuhan dan tumpang tindih seperti yang selama ini terjadi.

Dan, sebagai bagian dari Pertamina, maka PGN bisa diberi amanah untuk mengelola gas nasional pada sisi hilir, termasuk di antaranya, distribusi gas kepada konsumen rumah tangga dan industry, serta melakukan pembangunan infrastruktur pipa gas.

Mengingat pentingnya peran Holding BUMN Energi, Kurtubi juga mendesak, agar dibentuk melalui undang-undang, karena hal itu bisa mencegah penjualan Holding tersebut kepada pihak asing.

Berdasarkan pengalaman, tambahnya, mudah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penjualan BUMN jika berbentuk PT, terlebih jika berada di bawah Kementerian BUMN.

Desakan agar saham PGN di-buy back juga datang dari anggota Komisi VII DPR Inas Nasrullah Zubir yang mana, seiring dengan upaya pembentukan Holding BUMN Energi, tidak ada jalan lain kecuali melakukan pembelian kembali saham PGN.

"Memang harus di-buyback saham PGN yang dikuasai publik. Dengan demikian, saham tersebut bisa kembali sepenuhnya menjadi milik negara, 100 persen jadi BUMN," katanya.

Mengenai siapa yang melakukan buy back, Inas menyebut bahwa Pertamina yang seharusnya melakukan pembelian kembali tersebut. Dengan penguasaan penuh Pertamina terhadap PGN, lanjut dia, maka Pertamina yang mempunyai anak usaha yang bergerak di sektor yang sama, yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) bisa melakukan sinergi.

"Jadi jika sudah di-buy back, diharapkan sinergi pembangunan infrastruktur gas menjadi lebih baik," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016