Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah jangan melakukan intervensi kepada perbankan, termasuk bank BUMN, untuk menyalurkan kredit ke sektor riil karena hal tersebut membuat perbankan menjadi bingung. "Pemerintah tidak perlu intervensi ke bank BUMN," kata pengamat perbankan Pradjoto di sela seminar Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Dampaknya Pada Perbankan Indonesia, di Jakarta, Selasa. Pradjoto antara lain menyebut permintaan pejabat negara agar bank BUMN membiayai salah satu galangan kapal. Walaupun maksudnya baik, katanya, bank menjadi gamang atau bingung ingin mengikuti siapa, apakah pemerintah atau aturan Bank Indonesia yang meminta bank untuk "prudent" (hati-hati). Pradjoto mengatakan, jika tidak memberi kredit dianggap tidak bekerja, namun jika asal memberi kredit maka dianggap tidak "prudent". Karena itu, katanya, pernyataan Wapres bisa mengganggu perbankan. Namun, katanya, jika pemerintah sebagai pemegang saham bank BUMN ingin mengganti direksi bank BUMN maka itu sah-sah saja. Mengenai banyaknya dana perbankan yang disimpan di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dibanding untuk kredit sektor riil, Pradjoto mengatakan, perbankan sebenarnya akan memilih untuk menyalurkan kepada sektor riil. Alasannya karena memberikan bunga yang tinggi, menciptakan lapangan kerja dan menggerakan pembangunan. Namun, belakangan ini sektor riil belum nyaman dan aman selain risiko yang masih besar. Sebagai contoh, katanya, banyak penyelundupan di bidang tekstil dan produk testil (TPT). Hal tersebut membuat industri sulit bersaing. Untuk itu Pradjoto menekankan pentingnya membenahi sektor riil.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
