"Ini merupakan salah satu hasil dari kesepakatan simposium PPI se-Amerika dan Eropa yang tema Memaknai Kembali Identitas Bangsa dalam Rangka Menghadapi Komunitas ASEAN yang diadakan di Rijswijk, Belanda yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 24-26 April," kata Sekretaris Jenderal PPI Belanda, Ali Abdillah kepada Antara London, Jumat.
Ia menyebutkan peran pemerintah sebagai penengah ini diharapkan bisa menetralkan konflik yang mungkin muncul di Laut Tiongkok Selatan.
Koordinator PPI Amerop Puput Cibro mengatakan Indonesia harus meneguhkan identitas nasionalnya dalam menghadapi persoalan yang ada di dalam dan di luar negeri. Salah satu identitas nasional dalam politik luar negeri adalah politik bebas dan aktif.
"Salah satu ciri dari politik yang telah menjadi identitas nasional ini adalah aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia," ujarnya.
Peran ini, lanjut Puput, sangat penting dimainkan oleh pemerintah Indonesia selaku salah satu negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Apalagi, dua negara ASEAN seperti Filipina dan Vietnam termasuk sebagai pihak yang berkonflik dengan Tiongkok seputar permasalahan ini.
"Indonesia harus bisa menunjukan dirinya sebagai pemimpin di kawasan ASEAN. Salah satunya adalah mengambil peran sebagai penengah ini," ujarnya.
Simposium yang diadakan PPI Amerop dihadiri 27 orang perwakilan PPI se-wilayah Amerika dan Eropa.
Selain mendorong agar pemerintah Indonesia berperan aktif sebagai penengah dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, simposium PPI Amerop ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi lain untuk pemerintah dalam rangka menghadapi komunitas ASEAN.
Rekomendasi di antaranya mewujudkan ketahanan energi nasional, mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan keberagaman potensi daerah, dan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tenaga kerja.
Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
