"Pelayanan (publik) harus berbasis elektronik, gampang di akses dari manapun, cepat, kepastian biaya jelas. Karena apapun lebih mudah dengan menggunakan teknologi informasi," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas Peningkatan Layanan Publik di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.
Presiden mengatakan pelayanan publik masih banyak kekurangan, seperti belum adanya kepastian. Untuk itu harus dilakukan langkah-langkah cepat untuk memperbaiki layanan publik yang berurusan dengan masyarakat kecil.
"Layanan publik yang berkaitan dengan layanan imigrasi, baik yang di airport, baik yang di paspor. Urusan yang kecil, seperti pengurusan KTP masih banyak masalahnya," kata Presiden.
Jokowi juga mengungkapkan sulitnya mengurus sertifikasi tanah karena bayarnya mahal, lama dan waktu pengurusana yang belum ada kepastian.
Selanjutnya yang berkaitaitan dengan SIM, STNK, dan BPKB, dinilai sudah cepat tapi masih perlu diperbaiki. Sedangkan layanan akta kelahiran dan akta perkawinan juga masih lama.
"Bulan depan saya akan masuk ke tempat-tempat ini. Walaupun saya sudah tahu sebenarnya tahu permasalahan-permasalahan di situ apa," kata Presiden.
Saat itu Jokowi juga memberikan penghargaan kepada BKPM yang sudah melakukan perbaikan kecepatan mengajukan ijin, dari sebelumnya berbulan hingga tahun, saat ini sudah 3 jam selesai.
"Ini sudah saya tes dengan beberapa pengusaha yang masuk ke sana (BKPM) dan benar 3 jam. Dan ini harus dilanjutkan pada layanan publik lainnya," kata Jokowi.
Presiden mengatakan reformasi pelayanan publik tidak bisa ditunda-tunda lagi dalam situasi kompetisi dan persaingan antar negara untuk merebut investasi.
"Saya kira pelayanan dari hulu sampai ke hilir harus segera diperbaiki, harus diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bawah," katanya.
Presiden tidak ingin mendengar lagi keluhan rakyat tentang yang berkaiatan dengan pelayanan publik,.
"Saya tidak ingin lagi keluhan dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelasnya waktu, tidak jelasnya biaya, saya kira semuanya harus hilang," katanya.
Jokowi juga meminta dihilangkannya praktik percaloan dan pungutan liar (pungli).
"Saya akan bentuk tim khusus untuk mencari data mengenai tempat maupun yang berkaitan dengan praktik-praktik yang tadi saya sampaikan. Semua harus diperbaiki," katanya.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
