Jakarta (ANTARA News) - Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Hamid Awaluddin mengimbau Dewan HAM untuk segera menyelesaikan mandat Dewan HAM pada tahun pertama untuk menyelesaikan proses pembangunan kelembagaan atau institutional-building. Hal tersebut disampaikan Hamid dalam pidato di hadapan sesi Segmen Tingkat Tinggi High Level Sidang ke-4 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, sebagaimana rilis yang diterima ANTARA dari Perutusan Tetap RI pada PBB di Jenewa, Senin. Merujuk pada mandat resolusi PBB No 60/251 mengenai pembentukan Dewan HAM disebutkan bahwa dalam tahun pertama difokuskan pada upaya institutional building. Menurut Menteri Hukum dan HAM, dengan selesainya proses institutional building itu Dewan HAM dapat berfungsi secara penuh mulai Juni 2007. Dalam sidang yang dihadiri para wakil dari negara-negara anggota, termasuk Presiden Swiss, peninjau Dewan HAM, para wakil LSM, serta Komisaris Tinggi PBB urusan HAM itu, Hamid memaparkan langkah Indonesia dalam memperkuat institusi, mengembangkan kapasitas nasional dan lingkungan kondusif bagi promosi dan perlindungan HAM sebagaimana telah dituangkan dalam dua Rencana Aksi HAM Nasional (RAN HAM) 1998-2003 dan RAN HAM 2004-2009. Selama rentang waktu tersebut, Indonesia telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional bidang HAM, yaitu enam dari tujuh kovenan utama dan akan diikuti lebih banyak lagi, termasuk kovenan Pekerja Migran, konvensi Penyandang Cacat dan Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa. Hamid juga menyinggung beberapa isu penting yang menjadi visi dan harapan Indonesia kepada Dewan HAM, antara lain mengenai pentingnya Dewan HAM tetap berupaya meningkatkan upaya penyusunan norma dan keseimbangan pembahasan antara hak sipil, politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Indonesia juga menyinggung visi terhadap Dewan HAM terkait dengan upaya peningkatan yang sistematis terhadap dialog antar budaya dan agama. Sidang Dewan HAM keempat yang akan berlangsung hingga 30 Maret 2007 itu dipimpim Ketua Dewan HAM, De Alba (Meksiko), sementara delegasi Indonesia dipimpin Hamid Awaluddin dengan anggota Dubes Perwakilan Tetap RI untuk Jenewa, Dr Makarim Wibisono, Dirjen Perlindungan HAM, Dr Harkristuti Harkrisnowo, serta sejumlah pejabat Departemen Luar Negeri. (*)

Copyright © ANTARA 2007