Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan memberi kesempatan sebesar mungkin kepada Bank Indonesia (BI), selaku "non competitive bider" di pasar perdana, untuk membeli Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dalam setiap penerbitan yang akan mulai dilakukan April 2007. "Porsi untuk 'non competitive bider' kita upayakan sebesar mungkin BI bisa mengambil," kata Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta, Senin. Menurut dia, BI memerlukan SPN dalam jumlah besar dalam rangka "stock building" untuk dapat digunakan sebagai instrumen moneter. "Kita upayakan untuk 'non competitive bider' bisa lebih utama, tapi ini masih didiskusikan. Nanti saat pengumuman lelang penerbitan SPN akan kita sebutkan berapa porsi 'non competitive biding'-nya," jelasnya. Pemerintah merencanakan mulai menerbitkan surat utang dengan jangka pendek yang disebut dengan SPN mulai April 2007. Setelah itu pemerintah akan menerbitkannya secara rutin setiap bulannya. Menurut Rahmat, porsi untuk "non competitive bider" bisa saja berbeda untuk setiap bulan penerbitan karena hal itu tergantung pada kemampuan BI. "Saya kira lebih baik sama, misalnya sampai 50 persen. Selama ini dalam penerbitan surat utang yang telah dilakukan, porsi untuk 'non competitive bider' hanya 10 persen," katanya. Menurut Rahmat, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan BI untuk melihat kemungkinan dibatalkannya rencana penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) enam dan sembilan bulan. "Dengan adanya SPN mungkin rencana SBI enam dan sembilan bulan tidak diperlukan lagi karena kita bisa menciptakan "bench mark", bahkan yang tiga bulan, demikian juga yang enam dan sembilan bulan," katanya. Menurut Rahmat, pertemuan BI dengan Depkeu menyepakati kedua instansi akan terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam kedudukan masing-masing sebagai otoritas moneter dan otoritas fiskal.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
