Singapura klarifikasi soal perjanjian ekstradisi dengan RI

Jakarta (ANTARA News) - Menanggapi berita ANTARA News pada Jumat,22 April 2016, berjudul "Extradition agreement with Singapore to help arrest more fugitive: Kalla" dan laporan media di Indonesia dengan topik yang sama, Kementerian Luar Negeri (MFA) Singapura pada Sabtu menyampaikan klarifikasi mengenai perjanjian ekstradisi kedua negara.

"Berita itu mengutip Wakil Presiden Jusuf Kallayang menyatakan bahwa Singapore tidak pernah ingin menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, dan bahwa mudah-mudahan,Singapura akan mengubah pandangan dan akan bersedia untuk menandatanganiperjanjian ekstradisi. Hal itu tidak benar," demikian keterangan pers MFA Singapura.

MFA Singapura meluruskan, Singapura dan Indonesia menandatangani PerjanjianEkstradisi dan Perjanjian Kerjasama Pertahanan menjadi satu paket pada April 2007 di Bali.

Penandatanganan paket disaksikan oleh Presiden RI SusiloBambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Bahkan, perjanjianditandatangani ketika saat itu Wakil Presiden RI dijabat M. Jusuf Kalla.

Kedua perjanjian, dalam keterangan MFA Singapura, hingga saat initertunda dalam proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

MFA Singapura menambahkan, Singapurasiap untuk melanjutkan dengan kedua perjanjian setelah Indonesia siap untukmelakukannya. Meskipun, Singapura dan Indonesia terus menikmati kerjasamabilateral yang baik dalam penegakan hukum dan dalam menangani masalah pidana.