Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Republik Indonesia berharap rancangan resolusi tentang nuklir Iran yang tengah dibahas oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB --Inggris, Amerika Serikat, Russia, China dan Perancis-- serta Jerman dapat diterima secara konsensus. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda di Jakarta, Senin, saat diminta pendapatnya mengenai perundingan rancangan resolusi Iran di DK PBB yang telah dibahas sejak 26 Febuari lalu. "Masalahnya memang masih sedang dirundingkan khususnya oleh negara-negara terkait, ada rencana pada hari ini suatu rancangan resolusi DK PBB akan diajukan," katanya. Saat diminta tanggapannya mengenai kemungkinan dijatuhkannya sanksi yang lebih keras pada Iran, Menlu RI menolak berkomentar lebih lanjut mengingat semua itu masih dirundingkan. "Ini juga yang masih didiskusikan, sejauh mana sanksi itu, keras dalam artian, aspek-aspeknya meluas dan tidak terfokus dalam mendorong Iran dalam konteks masalah nuklirnya, itu yang masih didiskusikan," katanya. Namun, RI tetap berpendapat bahwa apapun keputusan yang dibuat untuk menyelesaikan kasus nuklir Iran harus tetap memprioritaskan upaya damai melalui diplomasi dan negosiasi. Sebelum pertemuan London, 26 Febuari lalu, IAEA, pengawas nuklir PBB, mengatakan Iran telah gagal memenuhi batas waktu 21 Februari untuk menangguhkan pengayaan uranium, yang membuka Teheran pada kemungkinan sanksi baru karena kekhawatiran bahwa negara itu berusaha untuk membuat bom atom. Dewan Keamanan PBB telah menerapkan sanksi kepada Iran dalam resolusi 23 Desember yang melarang pengalihan teknologi dan kecakapan teknik atom pada Iran. Resolusi itu disahkan dewan untuk melakukan langkah lebih lanjut jika Iran mencemoohkan batas waktu tersebut. Iran sendiri bersikeras tidak mengembangkan senjata nuklir dan menegaskan bahwa program nuklir yang dikembangkannya semata-mata adalah untuk tujuan damai, termasuk untuk pembangkit listrik dan air. Sementara itu, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA)--badan yang ditugasi PBB untuk mengawasi kepatuhan Iran terhadap resolusi Desember 2006-- pada Kamis telah menyampaikan laporan kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB --termasuk Indonesia-- tentang kegiatan-kegiatan terakhir yang dilakukan Iran. "Saya yakin Dewan Keamanan akan membahas langkah apa yang akan mereka ambil berdasarkan apa yang telah mereka tetapkan pada Desember lalu," katan Ban Ki-moon. Dalam laporannya baru-baru ini, Dirjen IAEA Muhammad El Baradai mencatat bahwa pihaknya tidak melihat adanya pengalihan baku nuklir untuk pembuatan senjata, juga tidak melihat alat peledak nuklir lainnya. IAEA menurut Baradai, juga tidak dapat menyimpulkan adanya bahan baku ataupun kegiatan nuklir yang tidak diumumkan secara terbuka oleh Iran.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
