Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik pendekatan politik bagi upaya penyelesaian krisis di Irak melalui pertemuan Baghdad akhir pekan lalu, sekalipun tidak turut terlibat langsung didalamnya. "Kita menyambut baik pendekatan politik bagi upaya penyelesaian krisis Irak...keterlibatan kita secara langsung dalam kasus itu bukan hal yang utama, tapi pemikiran dan konsep yang ingin kita dorong ke beberapa pihak sekarang mulai sedikitnya seperti yang kita harapkan," kata Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda di Jakarta, Senin. Menurut Menlu RI, pemerintah RI aktif mengusulkan suatu kerangka penyelesaian politis bagi krisis Irak kepada pemerintah AS, terutama dalam pertemuan antara dua kepala negara di Bogor, November 2006. "Karena itu saya lihat pertemuan regional ini sebagai suatu langkah ke arah itu, sehingga kita sambut baik," katanya. Indonesia, lanjut Hassan, adalah salah satu negara yang selama ini aktif mendorong AS untuk melakukan dialog dengan Iran dan Suriah. "Kita terus mendorong untuk mereka memberikan sumbangsih positif dalam penyelesaian krisis Irak," kata Menlu. Sementara itu dalam Konferensi Baghdad itu, para pejabat tingkat menengah dari 16 negara --negara-negara tetangga Irak, anggota tetap Dewan Keamanan PBB serta negara-negara Arab-- menyetujui ikrar "memerangi terorisme dan meningkatkan keamanan." Dalam konferensi itu AS duduk bersama dengan Iran dan Suriah, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Iran dan AS mengadakan pembicaraan langsung. Konferensi itu juga dipandang sebagai kesempatan bagi Washington untuk membuka kembali dialog dengan Iran dan Suriah. Keputusan AS untuk menghadiri konferensi itu juga dipandang luas sebagai perubahan kebijakan setelah sebelumnya selama berbulan-bulan Gedung Putih menolak ide tersebut. PM Irak Nuri al Maliki dalam pidatonya pada pertemuan itu mendesak negara-negara tetangganya, Sabtu untuk menghentikan dukungan kepada kelompok garis keras di negara itu.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007