Jonan minta jaminan China terkait standar teknologi KA cepat

Jika, di China menggunakan lebar rel kereta api 5 meter, untuk kecepatan 350 kilometer per jam, ya itu pula yang digunakan untuk kereta api cepat Jakarta-Bandung. Jangan diubah standarnya, lebar rel 4,6 meter, untuk kecepatan 350 kilometer jam. Selis

Beijing (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta kepastian China terkait standar tekonologi yang akan digunakan pada kereta api cepat Bandung-Jakarta, agar kenyamanan dan keselamatan penumpang benar-benar terjamin.

"Mereka harus benar-benar menerapkan standar teknis, termasuk teknologi yang digunakan di sini (China-red), pada kereta api cepat Jakarta-Bandung. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi mereka, saya tidak akan keluarkan ijin bagi operasional kereta cepat ini," kata Jonan kepada Antara Beijing, Jumat malam.

Sepanjang Jumat, Menhub Jonan secara terpisah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Pembangunan dan Reformasi China (The National Development and Reform Commission of the Peoples Republic of China /NDRC) --semacam Bappenas di Indonesia--, Xu Shaoshi dan Menteri Transportasi China Yang Chuantang, serta Presiden China Railway Sheng Guangzu.

Didampingi Duta Besar RI untuk China merangkap Mongolia Soegeng Rahardjo, dalam pertemuan dengan Menteri Xu Shaoshi, Jonan menegaskan, Kementerian Perhubungan sangat mendukung dengan proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta, namun standar teknis dan teknologi yang digunakan, harus jelas.

"Standar teknis dan teknologi yang digunakan sangat berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Karenanya pihak NDRC dan konsorsium harus dapat memastikan standar teknis serta teknologi yang digunakan," katanya.

Jonan menambahkan, "Jika, di China menggunakan lebar rel kereta api 5 meter, untuk kecepatan 350 kilometer per jam, ya itu pula yang digunakan untuk kereta api cepat Jakarta-Bandung. Jangan diubah standarnya, lebar rel 4,6 meter, untuk kecepatan 350 kilometer jam. Selisih 0,4 meter itu sangat berpengaruh".

Dalam proyek senilai Rp78 triliun tersebut, China semula mencantumkan standar kecepatan 250 kilometer per jam, dengan lebar rel kereta api 4,6 meter. Namun, belakangan tingkat kecepatan ditingkatkan menjadi 350 kilometer per jam, tanpa merubah lebar rel kereta menjadi 5 meter, seperti standar teknis yang digunakan di China.

"Proyek ini dibangun oleh China, menggunakan standar teknis dan teknologi China. Ya itu yang dipakai, jangan menggunakan standar berbeda. Jika, ini dilakukan maka kami akan menggunakan konsultan independen negara lain untuk proyek ini. Tentu pihak China mau kan," kata Jonan menegaskan.

Menanggapi itu Menteri Xu Saoshi mengatakan, "kereta api cepat yang dibangun untuk rute Jakarta-Bandung, akan menggunakan standar dan teknologi China, seperti yang digunakan di China dan beberapa negara lain.

Ia menambahkan, "pihak kami sangat berterima kasih atas dukungan Kementerian Perhubungan RI dan perhatiannya terhadap standar serta tekonologi yang digunakan, dan ini akan menjadi fokus kami untuk ditindaklajuti, karena bagaimana pun proyek ini yang pertama bagi Indonesia sehingga harus benar-benar memberikan manfaat. Kami memahami, dan kami akan bicarakan dengan pihak terkait".

Sementara dalam pertemuan dengan Menhub China Yang Chuantang, Jonan selain menyampaikan hal serupa, juga meminta agar Kementerian Perhubungan China memberikan jaminan terkait perubahan standar teknis serta teknologi yang digunakan pada kereta api cepat Jakarta-Bandung.

"Jika ada perubahan standar teknis dan teknologi yang digunakan, semisal terkait kecepatan yang berubah dari semula 250 menjadi 350 kilometer per jam, kami harus diberitahu lebih dulu dan itu diketahui serta dijamin oleh Kementerian Perhubungan China, agar kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, benar-benar nyaman dan aman digunakan. Jangan perubahan itu dilakukan begitu saja saat pembangunan berjalan, tanpa pemberitahuan dan jaminan dari regulator China," ujar Jonan menegaskan.

Terkait itu, Menhub Yang Chuantang menyatakan akan menindaklanjutinya dengan pihak yang berkaitan dengan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Selain masalah standar teknis dan teknologi yang tidak sesuai, dalam pertemuan dengan Menteri NDRC dan Menhub China, Jonan juga meminta agar permasalahan pembebasan lahan segera dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemda yang wilayahnya akan digunakan sebagai jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung, sekira 150 kilometer.

"Jika persoalan lahan ini tidak dapat diselesaikan, maka pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, sudah dipastikan tidak akan tepat waktu," kata Jonan mengingatkan.

Perihal standar teknis serta teknologi KA cepat Jakarta-Bandung, dan pembebasan lahan juga disampaikan Jonan kepada Presiden China Railway selaku operator kereta nasional China, dan kepala konsorsium China untuk pembangunan proyek kereta api cepat, yang ditargetkan operasional pada 2018.