Istana dukung KPK usut korupsi di lembaga peradilan

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyatakan mendukung upaya KPK mengusut kasus-kasus korupsi pada lembaga peradilan dan menyatakan korupsi masih subur di negeri ini karena aparat penegak hukum masih erat dengan korupsi.

"Kita harus mendukung langkah KPK untuk membersihkan aparat hukum ini," kata Teten usai menghadiri sebuah seminar di Jakarta, Jumat.

Mantan Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta semua pihak mendukung langkah KPK memberantas korupsi, sekalipun itu melibatkan pejabat tinggi negara.

Menurut dia, membasmi korupsi justru harus dari atas karena kalau dari bawah dinilai kurang efektif.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengakui sistem peradilan kriminal masih bermasalah dan menyatakan KPK hanya bisa berperan pada bagian penindakan.

"Tapi kami tidak bisa menangkapi orang kalau tidak ada korupsi. Sistem harus diperbaiki, dan itu masih sangat kompleks," kata dia.

KPK telah mengirim surat permintaan cegah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji yang diduga terkait dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.