JK tidak setuju aturan sumbangan calon Ketum Golkar

Bahwa dia berpartisipasi itu boleh, tetapi jangan nanti calon itu hanya orang mampu."

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK), yang juga politikus senior Partai Golongan Karya (Golkar), tidak sepakat dengan aturan pemberian sumbangan berjumlah miliaran rupiah dari setiap calon ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

"Saya bilang jangan, karena mahal. Dan, jangan semua yang mendaftar calon ketua umum harus mahar," kata Wapres di Jakarta, Kamis.

Menurut Wapres Kalla, aturan pemberian sumbangan dari setiap calon ketua umum tersebut dapat berpotensi memunculkan kader yang tidak berkompeten, namun karena memiliki uang membuatnya mampu mencalonkan diri.

"Bahwa dia berpartisipasi itu boleh, tetapi jangan nanti calon itu hanya orang mampu. Nanti ada orang yang baik, tetapi tidak mampu," kata Wapres JK.

Wapres Kalla, Kamis siang, menerima kunjungan dari Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar Theo L. Sambuaga.

Usai pertemuan tersebut, Theo menyampaikan aturan terkait sumbangan dana senilai Rp20 miliar dari setiap calon ketua umum masih menjadi wacana dari panitia penyelenggara Munaslub Partai Golkar.

"Itu ada usul dan wacana bahwa supaya diadakan kontribusi dari setiap calon ketua umum. Namun, itu baru wacana, tetapi yang sudah kami sepakati bahwa prinsip ini dilaksanakan secara gotong royong," katanya.

Dia menjelaskan, sumbangan gotong royong tersebut dimaksudkan untuk menyukseskan perhelatan Munaslub Partai Golkar yang rencananya diselenggarakan pada Mei 2016.

Dengan adanya sumbangan bersama tersebut, ia mengemukakan, maka beban dan tanggung jawab pelaksanaan Munaslub Partai Golkar tidak hanya ditanggung oleh calon ketua umum saja, melainkan seluruh kader dan pemangku kepentingan (stake holder) partai.

"Jadi, yang berkepentingan untuk suksesnya munaslub ini adalah semua kader Golkar, sehingga stakeholder Partai Golkar ini bukan hanya calon ketua umum, tetapi juga DPP, panitia penyelenggara dan seluruh kader di Indonesia," ujarnya.

Para kader Partai Golkar, yang diprakarsai oleh anak-anak muda, hingga Rabu kemarin (20/4) telah mencapai Rp250 juta. Hal ini bertujuan Munaslub Partai Golkar bersifat mandiri, dan tidak didanai oleh pengusaha yang mempunyai kepentingan pribadi.