Kami mengadakan kunjungan kerja dan audensi bersama para nelayan ini adalah untuk mencari masukan dari nelayan terhadap Permen yang sampai sekarang ini menjadi polemik,"

Cirebon (ANTARA News) - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyar Republik Indonesia (DPR-RI) mengadakan audensi dengan para nelayan Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat, untuk mencari apapun permasalahan nelayan dan masukan terhadap peraturan Kementerian Perikanan dan Kelautan yang selama satu tahun lebih menjadi polemik berkepanjangan.

"Kami mengadakan kunjungan kerja dan audensi bersama para nelayan ini adalah untuk mencari masukan dari nelayan terhadap Permen yang sampai sekarang ini menjadi polemik," kata Ketua Komisi IV DPR-RI Edhy Prabowo kepada wartawan di Cirebon, Jabar, Rabu.

Ia menuturkan Permen yang dikeluarkan oleh KKP sudah satu tahun lebih menjadi polemik para nelayan, untuk itu pihaknya ingin masukan para nelayan apa yang selama ini dipermasalahkan tentang permen tersebut.

Dan kebanyakan para nelayan itu keberatan dengan isi permen yang menurut nelayan sangat memberatkan dan juga sampai sekarang belum ada solusi.

Para nelayan itu meminta, agar dibantu untuk masalah alat tangkap, dimana sampai sekarang ini peraturan tersebut masih belum bisa diterapkan.

"Untuk masalah jaring saja, para nelayan masih banyak yang menolak apalagi jaring mereka tidak diganti, namun malah ditangkap oleh Polisi dan keluhan inilah yang banyak di nelayan," tuturnya.

Ia menambahkan seharusnya KKP itu sebagai mitra dan pembina bagaimana agar nelayan itu lebih baik, bukan malah sebagai musuh nelayan.

Dan jika alat tangkap yang tidak ramah lingkungan harus diganti, seharusnya KKP memikirkan penggantinya, karena anggaran untuk KKP sendiri sekarang sangat banyak.

"Kalau memang alat tangkap tidak ramah lingkungan tidak diperbolehkan, harusnya KKP memikirkan penggantinya dan itu harusnya tidak sulit," tambahnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016