Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto mengatakan untuk menanggulangi bencana banjir di beberapa daerah, maka saat ini sedang disiapkan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) penanggulangan banjir yang akan berfungsi secara nasional. "Kita sedang menyiapkan Inpresnya, seperti permintaan Wapres pada surat 14 Februari 2007," kata Joko Kirmanto seusai rapat di Kantor Wapres, Jakarta, Senin. Menurut Joko Kirmanto, draf Inpres masih sedang dikoreksi Kepala Bapenas Paskah Suzetta. Dalam rapat tersebut, kata Joko Kirmanto, Wapres Jusuf Kalla sempat mempertanyakan bagaimana organisasinya. "Kita sudah persiapkan nanti ada koordinator yang bertanggung jawab bahwa semua kegiatan itu harus tidak menyimpang dari yang kita siapkan," katanya. Dikatakannya, nanti akan ada rencana induk atau master plan dimana tugas yang harus dikerjakan Menhut nanti harus ada petugas yang bertanggung jawab ke Menhut. Sedangkan yang harus bertanggung jawab masalah DKI, maka harus ada petugas yang bertangung jawab ke Gubernur DKI. "Tapi itu tanggung jawab administratif, tanggung jawab kegiatan fisik harus juga terkoordinasi kepada dan oleh Departemen Pekerjaan Umum," kata Joko. Organisasinya nanti akan dibuat semacam organisasi seperti Timnas lumpur lapindo, katanya. "Jadi ada Timnas, kemudian di timnas itu ada satkor-satkor dari masing-masing propinsi dan departemen. Nanti ada satkor PU, satkor Dehut, satkor propinsi Jabar dan sebagainya," kata Joko. Dalam penjelasan itu, Joko mengatakan nanti akan ada timnas yang dibantu beberapa orang yang mengurusi perencanaan dan administrasi. "Instruksi Wapres segera dilakukan dan disepakati oleh semua yang terkait, yakni DKI, Banten untuk satkornya nanti segera ditunjuk orangnya dan saya segera laporkan kepada Bappenas," kata Joko. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007
