Bogor (ANTARA News) - Seorang analis politik menilai bahwa keikutsertaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di ajang politik di tingkat paling bawah seperti pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pendidikan politik yang baik bagi rakyat. "Apa yang dilakukan Presiden Yudhoyono mirip dengan yang dilakukan Presiden Soekarno pada Pemilu I tahun 1955. Saat itu, Bung Karno ikut antre di TPS dan nyoblos. Walaupun levelnya berbeda antara Pemilu dan Pilkades, esensinya sama, yakni menggunakan hak suara, memberi contoh untuk tidak diistimewakan," kata Drs Denny Hernawan, MA, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universita Djuanda (Unida) Bogor kepada ANTARA, Minggu. Ia mengemukakan hal itu saat diwawancarai seputar keikutsertaan Presiden Yudhoyono dan keluarga pada Pilkades pada hari Minggu, di sebuah lapangan sepakbola Desa Nagrak, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor -- tempat Presiden Yudhoyono dan keluarga tercatat sebagai warga setempat -- dan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan Kades terpilih. Di desa tempat keluarga Presiden bermukim, tiga kandidat Kades berlaga, yakni H Boin Sugiri, H NUrdin, dan Dudung Dumiati. Menurut Denny Hernawan, dari segi pendidikan politik, hadirnya seorang kepala negara yang menggunakan hak politik sesuai domisilinya, meski pada tingkat desa, dapat dibaca sebagai sebuah proses keteladanan yang baik. "Untuk orang sekelas Presiden, tentu saja sangat mungkin untuk tidak perlu hadir pada ajang seperti Pilkades ini, namun tetap datang, ikut antre dan memberikan hak pilihnya pada kandidat Kades yang maju. Tentu ini sebuah pendidikan politik yang baik," kata master lulusan Universitas Wisconsin, Amerika Serikat, itu. Apalagi, katanya, dalam suasana budaya politik di Indonesia yang masih merujuk pada keteladanan tokoh, apa yang dipertunjukkan Presiden menjadikan suasana baru dalam kehidupan politik. "Paling tidak, publik mendapat gambaran bahwa meski Yudhoyono seorang presiden sekalipun, namun dia tetap menggunakan hak politiknya sebagai warga negara dalam Pilkades," katanya. Selain itu, kata dia, mantan Menko Polkam di era pemerintan Presiden Megawati Soekarnoputri itu menunjukkan pada masyarakat bahwa ia menggunakan partisipasi politik riil, sekaligus memberikan contoh dan teladan pada rakyat Indonesia, dengan menggunakan haknya secara bertanggung jawab. Hanya saja, ia mengakui bahwa ajang apapun yang kini dilaksanakan Presiden Yudhoyono pasti akan menuai reaksi, seperti kehadirannya akan menambah pencitraan, "tebar pesona" dan semacamnya. "Tapi, itulah risiko dan konsekuensi politiknya, apalagi wacana-wacana Pemilu 2009 pun terus digulirkan, jadi reaksi semacam itu hendaknya dipahami secara bijak saja, karena toh faktanya hari ini memang ada Pilkades se Kabupaten Bogor, dan bukan hanya dilakukan di desa kediaman Presiden," demikian Denny Hernawan. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007