"Itu angka hasil prakonsultasi regional sebanyak empat kali di lokasi berbasis pulau dan wilayah," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, usai Konsultasi Regional 2016, di Jakarta, Selasa.
Meski begitu, kata dia, nilai tersebut nanti akan disesuaikan dengan alokasi APBN 2017.
"Dari hasil pra-konreg, total kebutuhan Rp166 triliun (2017) nanti akan dicoba dijadikan Rp104 triliun yang ada berdasarkan pagu indikatif kami. Dari nilai tersebut, 34 persennya tetap menjadi prioritas, harus dipertahankan, sisanya baru bisa dipotong," katanya.
Terkait dengan upaya pemotongan itu menurut dia, bisa dilakukan secara vertikal, di antaranya pada pekerjaan satu tahun menjadi dua tahun atau secara horizontal, yang artinya pelaksanaannya ditunda.
Sementara itu, dalam menyusun program prioritas, Kementerian PUPR telah menyusun berdasarkan kewilayahan, yaitu konektivitas, disparitas antara wilayah dan ketahanan air, pangan dan energi, dan peningkatan kualitas hidup.
Ia mengatakan Kementerian PUPR sudah menyusun program prioritas berdasarkan kewilayahan.
Yakni, pertama, untuk konektivitas; kedua, disparitas antarwilayah dengan mengurangi kesenjangan wilayah; ketiga, untuk ketahanan air, ketahanan pangan dan energi; keempat, untuk peningkatan kualitas hidup, termasuk perumahan dan air minum di dalamnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Hermanto Dardak, menjelaskan, dari rekapitulasi program Kementerian PUPR pada tahun 2017, kebutuhan anggaran sebesar Rp166 triliun tersebut dibagi berdasarkan program mendukung empat agenda Nawacita.
Empat agenda itu untuk mendukung konektivitas sebesar Rp38,6 triliun (23,3 persen), mendukung keseimbangan antar wilayah Rp37 triliun (22,3 persen), mendukung kedaulatan energi dan pangan Rp60,9 triliun (36,7 persen), dan mendukung peningkatan kualitas hidup Rp29,4 triliun (17,7 persen).
Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Hermanto Dardak, menjelaskan, dari rekapitulasi program Kementerian PUPR pada tahun 2017, kebutuhan anggaran sebesar Rp166 triliun tersebut dibagi berdasarkan program mendukung empat agenda Nawacita.
Empat agenda itu untuk mendukung konektivitas sebesar Rp38,6 triliun (23,3 persen), mendukung keseimbangan antar wilayah Rp37 triliun (22,3 persen), mendukung kedaulatan energi dan pangan Rp60,9 triliun (36,7 persen), dan mendukung peningkatan kualitas hidup Rp29,4 triliun (17,7 persen).
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
