"Lebih baik dibereskan pusat, yang penting 15 persen jangan hilang," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (19/4).
Penghitungan kontribusi tambahan yang dimaksud adalah 15 persen dikali nilai jual objek pajak (NJOP) dikali luas area lahan yang dapat dijual.
Ahok mengatakan bila jumlah ini dihilangkan, maka akan merepotkan DKI Jakarta.
"Kalau 15 persen hilang, berarti ada tambahan tanah buat DKI yang harus jadi beban karena 45 persen fasilitas umum fasilitas sosial, lima persen dari nett to gross, repot dong saya," kata dia.
Ahok memastikan 15 persen kontribusi itu akan diajukan ke rancangan peraturan daerah yang baru.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli pada Senin (18/4) mengatakan pemerintah sepakat menghentikan sementara proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang mencakup 17 pulau, sampai semua persyaratan, undang-undang dan peraturan dipenuhi pengembang.
Rizal mengatakan bahwa dalam setiap kebijakan publik memang wajar apabila ada situasi tarik-menarik, namun, kebijakan yang baik ini harus mampu mengakomodasi tiga kepentingan yakni, negara, rakyat dan pengusaha.
Ahok, yang juga turut dalam pertemuan dengan kementerian yang terkait dengan reklamasi, menyatakan ada tumpang-tindih peraturan dalam reklamasi Teluk Jakarta.
Ahok mengatakan, pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta, bisa membuat tumpang tindih aturan itu segera diselesaikan.
Nnnn
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
