"Jika pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya menekankan pembangunan dari sisi aspek pertumbuhan, maka hal itu akan gagal untuk menjadikan kebahagian warganya meningkat," kata Mantan Duta Besar Denmark, Prof.Dr. Bomer Pasaribu usai memberikan Orasi Ilmiah Wisuda ke 16 prgram Starata Satu dan pasca sarjana magister Hukum STIH IBlam, di Jakarta, baru baru ini.
"Sudah banyak contoh, negara-negara yang membangun dengan mengutamakan aspek pertumbuhan, membangun berbagai infrastruktur, seperti China dan Amerika Serikat, gagal dalam mewujudkan masyarakatnya lebih bahagia," kata Bomer, seraya menambahkan, pembangunan nasional yang berbasis Nawa Cita, sebaiknya lebih memfokuskan pada pembangunan perubahan karakter bangsa.
Menurut Bomer, Amerika Serikat dan China sejak tahun 1990 hingga tahun 2010, bahkan hingga tahun 2020 diprediksi sebagai negara yang secara konsisten meningkatkan gross nasional prodok/GNP termasuk juga negara yang para pembayar pajaknya tinggi.
China tahun 2020 pembayar pajaknya diperkirkan mencapai 24,6 miliar dolar dan AS mencapai 23,3 miliar dolar. Namun dua negara itu dalam survey yang dilakukan oleh UNDP dan IMF hanya berada pada posisi ke 93 untuk China dan rangking 17 untuk AS dari 156 negara yang disurvey. katanya.
Negara yang dinilai dapat membahagiakan rakyatnya, seperti Denmark, Norwegia , Swiss, Belanda dan Kanada, kata Bomer yang juga mantan Anggota DPR RI itu, pembangunan pemerintahannya, lebih memfokuskan pada pembangunan karakter bangsa, mengutamakan kesehatan, pendidikan, pembangunan lingkungan dan baru tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kalau pembangunan hanya bertumpu pada orientasi pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur, yang akan terjadi penguasaan lahan atau modal hanya dikuasai oleh sekelompok orang," katanya.
Ia mengingatkan kembali, bahwa para pendiri negeri ini, tujuan kemerdekaan adalah meningkatkan kesejahteraan umum atau welfare for all.
Dengan begitu, pelaksanaan hukum di Indonesia seyogianya harus dapat membahagiakan warganya, tidak terkesan pilih tebang atau ancam- mengancam hinga masyarakat menjadi takut. "Beda takut dengan hukum atau sadar hukumm. mari kita membangun kesadaran hukum yang tinggi hinga mampu mewujudkan pembgunan nasional yang membahagiakan rakyatnya, kata Bomer.
Sementara itu, Ketua Yayasan IBLAM Dr. Edi Santoso mengatakan, wisuda tahun ini berjumlah lebih dari 170 orang terdiri dari sekitar 100 orang strata S1 dan 70 orang S2 program ilmu hukum dan hukum bisnis. "Wisuda tahun ini merupakan wisuda ke 16, dilaksanakan pada 16 Mei dan taun 2016.
Alumni IBLAM sudah teruji baik yang ada di Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Mahkamah Agunng (MA) dan instansi pemerintah lainya, hingga saat ini dapat memmbawa nama almamaternya cukup baik. Oleh karenanya, kami berpesan agar para wisudawan/wisudawati dimanapun kalian berada, bersikaplah jujur dan jangan korupsi.
Pewarta: Theo Yusuf, Ms
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
