Jakarta (ANTARA News) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan hampir separuh anggota Kabinet Indonesia Bersatu harus diganti, jika Presiden Susilo Bambang berkeinginan meningkatkan kinerja kabinetnya. "Hampir separuh kabinet harus dibenahi," kata Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, usai pembukaan Akademi Politik Kebangsaan yang digelar PKB, di Jakarta, Minggu. Menurut Muhaimin, ada tiga hal yang menyebabkan pergantian kabinet (reshuffle) harus dilakukan. Pertama, kinerja kabinet saat ini tidak memiliki "sense of crisis" dan "sense of emergency". Kedua, rendahnya tingkat profesionalisme dari anggota kabinet dan ketiga rendahnya tingkat koordinasi antar kementerian. "Kondisi kita saat ini `emergency`, banyak bencana dan musibah, tapi kita lihat pemerintah malah lamban. Berlarutnya kasus lumpur Lapindo salah satu contohnya," kata Muhaimin. Menurut PKB, di antara menteri yang harus diganti antara lain Menteri Perhubungan Hatta Rajasa dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah. "Depsos tak berdaya hadapi bencana," katanya. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, kata Muhaimin, juga harus diganti karena selama ini dinilai PKB lebih sibuk berpolitik daripada menjalankan tugasnya selaku menteri. "Seorang kader partai yang berada di kabinet hendaknya tidak berpolitik praktis, sehingga sulit berkoordinasi antar sektor. Jadi menteri politiknya negara, kan sudah teken kontrak," katanya. Muhaimin menampik bahwa PKB mendorong dilakukannya reshuffle karena mengincar kursi menteri. Menurut dia, reshuffle sudah menjadi kebutuhan mengingat pemerintah saat ini sangat lamban dan kurang koordinasi. "Kita minta dukungan (politik) PKB ditindaklanjuti dengan proaktif oleh pemerintah. Bagi PKB reshuffle itu kebutuhan, tapi terserah presiden," katanya. Soal jabatan menteri, kata Muhaimin, jika memang Presiden Yudhoyono mengajak PKB memperkuat pemerintahan, tentu PKB akan menyiapkan kader terbaiknya. (*)

Copyright © ANTARA 2007