Badan otoritas BTS bekerja Juli mendatang

Kami sepakat satu destinasi dikelola oleh satu pengelola, yaitu badan otorita"

Surabaya (ANTARA News) - Badan Otorita Bromo-Tengger-Semeru (BTS) yang disiapkan untuk mengelola kawasan Gunung Bromo, Tengger dan Semeru akan mulai bekerja per Juli 2016 sebagai wujud dukungan pengembangan destinasi wisata setempat.

"Badan otorita adalah perwakilan Pemerintah Pusat di daerah yang fokusnya menjadikan kawasan BTS menjadi destinasi luar biasa," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya ketika ditemui usai membuka "Majapahit Travel Fair" 2016 di Surabaya, Kamis malam (14/4).

Menurut dia, dibentuknya badan otorita untuk mengelola kawasan BTS karena ingin memfokuskan satu manajemen mengelola satu destinasi wisata sehingga tidak berbenturan dengan pengelola lainnya.

"Kelemahan pengembangan wisata di Indonesia adalah banyaknya pengelola di satu destinasi, dan ini terjadi di mana-mana termasuk BTS. Kami sepakat satu destinasi dikelola oleh satu pengelola, yaitu badan otorita," ucapnya.

Dengan adanya satu pengelola BTS, kata dia, maka masyarakat atau pihak yang berkeinginan memberikan usulan dan masukan bisa berkoordinasi dengan badan otorita karena merupakan perwakilan dari seluruh kementerian.

"Jadi tidak perlu datang ke Jakarta karena di daerah sudah ada perwakilan seluruh menteri terkait," kata mantan Direktur Utama PT Telkom Indonesia tersebut.

Badan otorita nantinya, lanjut dia, memiliki dua lapisan, yaitu dewan pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya RI Rizal Ramli, serta badan pelaksana yang diketuai oleh dirinya sendiri selaku Menteri Pariwisata.

"Sedangkan anggota dewan pengarah adalah seluruh menteri terkait, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menteri terkait lainnya, kemudian anggota badan pelaksana berasal dari kalangan profesional," katanya.

Sementara itu, kawasan Bromo-Tengger-Semeru merupakan satu dari 10 destinasi wisata paling menarik yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Sebagai wujud keseriusan pengembangan, Pemerintah Pusat akan mengucurkan anggaran sekitar Rp10 triliun yang nantinya dikelola oleh Badan Otorita BTS.

"Anggaran bukan hanya mengurusi lokasi utamanya, tapi insfrastruktur seperti akses jalan, jalan penghubung atau jembatan, penginapan, pelabuhan serta insfrastruktur pendukung lain," katanya.

Di sisi lain, Pemprov Jatim juga menyiapkan sumber daya manusia setempat dengan berbagai program, seperti bimbingan teknis hingga pelatihan agar memahami serta siap membantu mengembangkan kawasan Bromo-Tengger-Semeru.

"Jangan sampai masyarakat di sana tidak mengerti bagaimana mengembangkan potensi wisata, khususnya menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi wisatawan," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Jarianto.