Jakarta (ANTARA News) - Lebih dari 50 ribu buruh kawasan industri terkena dampak negatif dari banjir besar yang melanda ibukota dan daerah sekitarnya pada Februari, kata Koordinator Aktivis Perempuan afiliasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Rulita Wijayaningdyah. "Bencana banjir yang melanda wilayah Jabotabek telah menimbulkan dampak yang memprihatinkan bagi lebih dari 50 ribu pekerja di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur, terutama mereka yang bermukim dan bekerja di kawasan industri seperti KBN (Kawasan Berikat Nusantara) Cakung dan Marunda," katanya di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, sebagian besar pemukiman buruh yang terletak dekat dengan kawasan industri adalah sangat padat dan tidak memiliki saluran drainase yang memadai sehingga setelah banjir usai, muncul beragam wabah seperti DBD dan diare yang mengakibatkan turunnya produktivitas. Karena itu, ujar Rulita, para aktivis perempuan dari enam Federasi Serikat Pekerja yang berafiliasi ke KSPI membentuk Serikat Pekerja Peduli Banjir yang akan menyelenggarakan kegiatan sosial di Kelurahan Sukapura, Cilincing Jakarta Utara, Minggu (11/3). Ia mengemukakan aktivitas tersebut akan diikuti oleh lebih dari 500 perwakilan pekerja se-Jabotabek dan masyarakat pekerja yang berdomisili di sekitar KBN Cakung. Bentuk dari kegiatan itu, lanjut Rulita, adalah pengasapan nyamuk DBD, dan pembersihan saluran dan sarang nyamuk. Selain itu, ujar dia, juga terdapat pembagian sembako, alat sanitasi, susu balita, dan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma. "Meneg PP (Pemberdayaan Perempuan) juga menyumbang berbagai macam hal seperti buku tulis dan baju layak pakai," katanya. Rulita memaparkan, kegiatan sosial itu juga diselenggarakan untuk memperingati hari perempuan sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Mengenai buruknya keadaan di sekitar pemukiman, Rulita menyerukan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan infrastruktur khususnya di wilayah Jabotabek yang berlandaskan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. "Ini agar bencana-bencana yang merugikan pekerja seperti banjir dapat dihindari," katanya. Sementara itu, perwakilan Serikat Pekerja Nasional, Darlina Sihombing mengatakan, banjir menyebabkan buruh tidak bisa masuk bekerja sekitar sepekan. "Banyak pekerja yang selama tidak masuk upahnya tidak dibayar, tetapi ada pula yang dibayar sebagian dan penuh. Para pengusaha beralasan hal ini antara lain karena terdapat klaim yang harus dibayar dalam masalah keterlambatan dan kerusakan barang pengiriman di kawasan industri," katanya. Darlina juga mengemukakan bahwa sampai saat ini belum ada pengusaha yang ditindak karena pelanggaran UU Ketenagakerjaan, khususnya dalam memberikan hak pada pekerja kontrak dan outsourcing. "Hak-hak pekerja kontrak dan outsourcing seperti upah dan berbagai tunjangan seringkali dipotong. Selain itu, pekerja juga kebanyakan tidak mendapatkan hak atas cuti apa pun," ujar dia.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007