DPR desak pemerintah kejar wajib pajak bandel

Pengejaran secara intensif harus dilakukan, terutama bagi wajib pajak yang nominalnya besar

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta Direktorat Jenderal Pajak tidak gentar mengejar wajib pajak bandel yang terus menghindari kewajiban membayar pajak.

"Pengejaran secara intensif harus dilakukan, terutama bagi wajib pajak yang nominalnya besar," kata Said di Jakarta, Rabu.

Berkaitan dengan tewasnya Juru Sita Pajak Negara oleh pengusaha wajib pajak di Jakarta, Said meminta Direktorat Jenderal Pajak terus menagih wajib pajak tanpa kompromi.

Menurut Said, kasus pembunuhan wajib pajak itu harus melecut aparat pajak agar semakin intensif memburu para pengemplang pajak.

Said menyatakan teror semacam itu harus dilawan sehingga kejadian seperti itu tidak boleh ditolerir dan pelakunya harus diusut sampai tuntas.

"Apalagi tunggakan pajaknya sangat besar sekali mencapai Rp14 miliar," ujar Said.

Politikus PDIP itu mengingatkan upaya memburu pengemplang pajak ini tidak boleh setengah hati karena pajak adalah sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dalam negeri.

"Apalagi besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin," kata Said.

Menurut dia, pajak adalah instrumen fiskal untuk memenuhi kemakmuran rakyat, sehingga semua wajib pajak bandel harus ditagih.

"Bangsa ini sekarang tengah berusaha agar target penerimaan pajak dan cukai harus tercapai karena kontribusinya sangat signifikan," ujar Said.

Said mengatakan peran pajak dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat besar bahkan sektor pajak menjadi tulang punggung pendapatan utama negara untuk membiayai segala macam kebutuhan.

Dia menjelaskan, dalam APBN 2016, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp1.546,7 triliun, angka ini setara dengan 84,86 persen dari total penerimaan negara dalam postur APBN 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun.

"Salah satu fungsi pajak itu sebagai redistribusi untuk pemerataan," ujar anggota Komisi XI DPR ini.

Said mengatakan upaya mengejar penerimaan negara dari sektor pajak bukanlah perkara mudah, kondisi ini diperparah oleh kurangnya kesadaran pajak masyarakat.

Hal itu menurut dia terbukti masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum terdaftar, karena itu, dirinya berharap aparat pajak membuat terobosan cerdas sehingga wajib pajak membayar kewajiban pajaknya.

"Saya kira, PR Ditjen Pajak adalah memompa kesadaran masyarakat, terutama pajak orang pribadi karena nyatanya masih jutaan belum membayar pajak," katanya.

Said mengapresiasi keputusan Ditjen Pajak yang menganugerahkan kenaikan pangkat istimewa bagi aparat pajak yang gugur saat menjalankan tugas negara yang disebutnya mutlak diterima oleh aparat pajak mengingat jasa mereka sangat besar bagi negara.

"Saya kira, kedua aparat yang gugur saat menjalankan tugas negara, harus diberi apresiasi dan berhak mendapatkan kenaikan pangkat otomatis," ujarnya.