Mendag: masalah rantai pasok perlu penyelesaian terpadu

Memang, untuk menuntaskan masalah rantai pasok itu harus terpadu, mencakup rantai dari ujung ke ujung. Tidak bisa satu mata rantai saja. Semua upaya pembenahan rantai pasok jika tidak dipaket dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), itu percuma juga,"

Brebes, Jawa Tengah (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah rantai pasok yang ada saat ini dibutuhkan skema terpadu atau tidak bisa hanya membenahi salah satu mata rantai saja.

"Memang, untuk menuntaskan masalah rantai pasok itu harus terpadu, mencakup rantai dari ujung ke ujung. Tidak bisa satu mata rantai saja. Semua upaya pembenahan rantai pasok jika tidak dipaket dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), itu percuma juga," kata Thomas, seusai menghadiri peluncuran Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes, Jawa Tengah, Senin.

Thomas mengatakan, jika penyelesaian masalah rantai pasok tersebut tidak melalui skema terpadu, maka akan menguntungkan para tengkulak namun merugikan para petani dan konsumen.

Masalah rantai pasok tersebut menjadi fokus utama Kementerian Perdagangan untuk segera diselesaikan.

"Jika tidak terpadu, maka tengkulak lagi yang menang. Karena dengan mudahnya mereka memberikan uang ke para petani, dan dengan mudah oleh petani uang tersebut diterima," ujar Thomas.

Thomas mengatakan, salah satu contoh akan difokuskan oleh Kementerian Perdagangan adalah melalui aplikasi limakilo.co.id yang fokus pada petani bawang merah di Brebes, Jawa Tengah. Upaya tersebut merupakan langkah percontohan, yang nantinya akan diterapkan ke daerah-daerah lain di Indonesia.

Target dari proyek percontohan tersebut, lanjut menteri, adalah meningkatkan penghasilan petani sebesar 15 persen dan menurunkan harga pada tingkat konsumen sebesar 15 persen. Langkah uji coba tersebut memang akan dimulai dengan satu titik dan satu komoditas terlebih dahulu.

"Jadi bisa mengurangi margin antara konsumen dan petani sebesar 30 persen. Kita harus uji coba dahulu di satu titik dan satu komoditas sampai benar-benar solid dan berjalan benar, baru akan kita sebarkan. Dari satu menjadi dua terlebih dahulu, tidak bisa dari satu menjadi 200 (proyek)," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengatakan bahwa ada beberapa pendekatan yang dipergunakan oleh Kementerian Perdagangan. Pendekatan pertama adalah dengan efisiensi rantai distribusi pangan dari petani ke konsumen, menggandeng beberapa "start up business digital" sebagai "marketplace" dimana para petani akan menjadi "merchant" atau pemasok di dalamnya.

"Dimulai di satu kecamatan terlebih dahulu, dan sedang dikembangkan di kecamatan-kecamatan lainnya. Ini juga bentuk gerakan petani go digital," kata Srie.

Srie menjelaskan, untuk sektor logistik dan transportasi, Kemendag akan memfasilitasi dengan memitrakan marketplace tersebut dengan BUMN yang memiliki gudang idle untuk melakukan penyimpanan sementara dan perputaran satu hingga dua bulan kebutuhan ke daerah konsumsi, dan termasuk mendapatkan akses pembiayaan murah ke perbankan.

"Sebagai pilot project ini nanti bisa dikembangkan untuk lokasi dan komooditi lainnya. Dari hitung-hitungan, ini bisa memangkas rantai distribusi dan harga sekitar 15 persen," kata Srie.

Srie menambahkan, selain langkah tersebut, Kemendag juga mengembangkan sistem informasi harga komoditi dari petani ke Pasar Induk. Dengan sistem tersebut, para petani bisa mengakses harga di Pasar Induk agar daya tawar mereka dengan pedagang wilayah lebih tinggi.

Presiden Joko Widodo pada Senin (11/4) meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat. Program tersebut bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja atau berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.

Salah satu upaya yang tercakup dalam program tersebut adalah, dalam hal pemasaran, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce) melalui pengembangan sarana dan prasarana IT sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen.

Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga sampai pada tingkat konsumen. Sinergi pemasaran ini melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Kominfo, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM.