Brussel (ANTARA News) - Rencana AS menempatkan sistem pertahanan rudal di Eropa Timur bisa membuka lagi perpecahan lama di benua tersebut, demikian dikemukakan Presiden Perancis Jacques Chirac, Jumat. AS ingin menempatkan sistem rudal itu di Polandia dan Republik Ceko, sehingga setiap rudal yang ditembakkan pihak yang mereka sebut "negara-negara jahat", seperti Iran dan Korea Utara, bisa ditembak jatuh. "Kita seharusnya berhati-hati tidak menuju garis-garis baru perpecahan di Eropa dan kembali ke sebuah tatanan yang telah ketinggalan zaman," kata Chirac pada jumpa pers setelah pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa (EU) di Brussel. "Hal itu menimbulkan sejumlah masalah yang harus kita pertimbangkan matang-matang," katanya, sebagaimana dilaporkan Reuters. Rencana itu sudah menimbulkan perpecahan di antara negara-negara NATO. Republik Ceko menolak kecaman atas perundingannya dengan AS menyangkut kemungkinan keikutsertaannya setelah Luksemburg mengatakan bahwa hal itu bisa menyebabkan ketegangan baru dengan Rusia. Sebuah pengumpulan pendapat umum pekan lalu menunjukkan bahwa hampir dua pertiga rakyat Ceko menentang negara itu ketempatan sistem radar AS. Pemerintah koalisi kanan-tengah Perdana Menteri Ceko Mirek Topolanek akan memberikan tanggapan dalam beberapa pekan ini atas permintaan AS untuk memulai perundingan mengenai sistem tersebut. Pemerintah itu telah menyatakan mendukung namun mungkin menghadapi masalah ketika usulan tersebut masuk ke parlemen. Inggris telah menyatakan minatnya untuk mengambil bagian dalam setiap sistem AS namun negara-negara lain NATO tidak pasti mengenai keikutsertaan mereka. Menteri Pertahanan Jerman Franz Josef Jung pekan lalu mendesak pembicaraan mengenai sebuah sistem pertahanan luas NATO, namun mitra-mitra yunior Demokrat Sosial di koalisi pemerintah Kanselir Angela Merkel memperingkatkan bahwa langkah semacam itu bisa memulai lagi Perang Dingin yang baru dengan Rusia. Dalam pernyataan kepada wartawan, Menteri Luar Negeri Swedia, Carl Bildt meremehkan risiko hubungan EU-Rusia, dengan mengatakan bahwa hal ini lebih ditentukan oleh kepentingan politik domestik Rusia menjelang pemilihan umum tahun depan di negara tersebut.
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007
