Presiden minta pengurusan sertifikat tanah dipercepat

Brebes, Jawa Tengah (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta pengurusan sertifikat tanah bagi petani yang selama ini masih memakan waktu lama agar dipercepat dan diberikan kemudahan dalam prosesnya.

"Sekarang jamannya IT, serba cepat. Tidak ada lagi bertahun-tahun harus mengurus sertifikat. Masih banyak yang belum mendapat sertifikat karena urusannya ruwet," kata Presiden dalam acara peluncuran program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin.

Presiden menyampaikan masih banyak petani yang belum memiliki sertifikat lahan, padahal dokumen itu bermanfaat menyelesaikan masalah legalitas, serta berfungsi sebagai agunan untuk pengajuan modal usaha ke perbankan.

"Sertifikat ini bisa menjadi pegangan, jadi petani ada peluang untuk pinjam ke BRI, BNI atau swasta, yang bunga KUR-nya sudah 9 persen, bahkan BPD Jateng sudah 7 persen. Gunakan ini, tapi harus ada sertifikat," katanya.

Presiden mengharapkan dengan selesainya masalah sertifikat tanah, maka tidak ada lagi petani yang memiliki kendala dalam permodalan. Tidak ada lagi petani yang meminjam uang untuk usaha kepada rentenir.

"Jangan lari ke rentenir, kalau sulit pinjam ke bank, sampaikan sulitnya apa. Kalau mempersulit tahu sendiri, kita copot pejabatnya. Kita tidak punya waktu mengurus yang sulit, taruh saja yang mau bekerja untuk rakyat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga sempat bertanya kepada salah seorang petani asal Brebes yang baru saja mendapatkan sertifikat tanah dan mengaku mengeluarkan biaya pengurusan dokumen sebesar Rp1 juta.

"Benar itu biayanya segitu?" kata Presiden saat bertanya kepada menteri yang terkait dengan pengurusan sertifikat tanah.

Selain masalah pengurusan sertifikat, Presiden juga menyoroti masalah penyediaan bibit, penanganan hama dan pengadaan alat produksi pangan yang selama ini ikut menjadi keluhan petani.

"Dinas pertanian di daerah cepat selesaikan, agar tidak menjalar kemana-mana. Selain itu, beli apa yang dibutuhkan, jangan yang dibutuhkan bibit, yang dibeli pupuk," katanya.

Terakhir, mengenai masalah rantai distribusi pangan yang terlalu panjang, sehingga harga-harga menjadi mahal, Presiden memberikan instruksi agar ada upaya stabilisasi supaya petani dan konsumen sama-sama mendapatkan harga yang bermanfaat.

"Harus ada keseimbangan yang baik, belum tentu petani senang dengan harga sekarang, tapi masyarakat juga senang. Jangan sampai produksi banyak tapi harganya jatuh. Maka pascapanen ini harus diatur," tegas Jokowi.

Program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.

Brebes terpilih menjadi tempat percontohan program ini karena merupakan sentra komoditas bawang merah di Indonesia yang berkontribusi kepada laju inflasi nasional, namun kesejahteraan petaninya relatif rendah karena sebagian keuntungan dinikmati oleh pedagang perantara.

Program yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan dan Kementerian UKMK.

Selain itu, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal, Kementerian KKP, Kementerian PUPR, BI, OJK, Pemda Provinsi Jawa Tengah, Pemda Kabupaten Brebes, BUMN-BUMN, Lembaga Keuangan Swasta dan pengembang aplikasi, serta pemangku kepentingan lainnya.