BPJS Kesehatan gandeng Muslimat NU optimalisasi program

Blitar (ANTARA News) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng organisasi kemasyarakatan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengemukakan jumlah warga Muslimat NU sangat besar mencapai sekitar 33 juta orang. Dari jumlah itu belum semuanya warga Muslimat terdaftar di BPJS Kesehatan.

"Kami dengar dari PP Muslimat NU yang terdaftar sekitar 12 juta, padahal seluruhnya ada sekitar 33 juta warga. Dengan keterlibatan anggota yang besar serta sosialisasi terus menerus, nantinya berdampak signifikan bukan hanya Muslimat NU tapi juga warga sekitarnya," katanya ditemui dalam kegiatan Harlah ke-70 Muslimat NU di Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu.

Ia mengatakan, potensi di ormas NU sangat besar, terlebih lagi di organisasi NU juga mempunyai banyak klinik kesehatan maupun rumah sakit. Dengan adanya kerjasama dengan BPJS Kesehatan, nantinya juga akan kembali ke warga NU.

"Di NU ada klinik, rumah sakit, jadi NU dari dan oleh warga besar NU," katanya.

Ia juga menambahkan, kegiatan kerjasama itu bukan hanya dilakukan dengan ormas NU, melainkan dengan beragam organisasi masyarakat lainnya. Beberapa kerjasama sebelumnya sudah dilakukan dengan pihak lain seperti dewan masjid, dan sejumlah organisasi lainnya.

Ia mengatakan, BPJS Kesehatan terus berusaha untuk meningkatan target. Hal ini juga sesuai dengan tujuan negara, dimana paling lambat 1 Januari 2019 seluruh warga negara Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan bisa lebih tercapai.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemerintah membuat jaminan kesehatan. Untuk warga mampu, bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan jalur mandiri, namun bagi pemegang KIS bisa juga bisa mendapatkan BPJS kesehatan yang dibantu pemerintah.

Namun, ia mengatakan, belum semua warga terutama yang mampu mengetahui dengan pasti terkait dengan BPJS Kesehatan, "benefit" atau biaya, termasuk dengan masa aktivasinya. Setiap kelas juga tidak sama, baik kelas 1,2 atau tiga.

"Mereka yang mampu banyak tidak tahu untuk mendaftarkan anggota BPJS Kesehatan mandiri. Mereka harus diinformasikan kelas 1,2,3, benefitnya bagaimana, aktivasinya berapa hari. Hal ini harus terus disosialisasikan," ujarnya.

Ia juga menambahkan, jaringan di Muslimat NU adalah di bidang sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, sehingga dengan itu bisa disinergikan dengan program layanan kesehatan. Muslimat NU juga mendukung program pemerintah salah satunya dengan ikut memaksimalkan program BPJS Kesehatan.

Kegiatan Harlah ke-70 Muslimat NU itu dihadiri sejumlah tokoh. Selain dari kalangan pengurus Muslimat baik tingkat pusat, wilayah hingga daerah, juga dihadiri rombongan dari BPJS Kesehatan baik tingkat pusat hingga daerah, muspida Kabupaten Blitar, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam acara itu, juga disertai adanya nota kesepahaman di antara PP Muslimat NU dengan BPJS Kesehatan yang mencakup perluasan kepesertaan program JKN-KIS serta sosialisasi program itu ke masyarakat. Nota kesepahaman itu juga ditandatangani kedua belah pihak, dengan disaksikan seluruh warga Muslimat NU yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Nota itu berlaku satu tahun, terhitung 10 April 2016 hingga 9 April 2017.