Jakarta (ANTARA News) - Misi Pemantauan Uni Eropa (UE) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2006 menyatakan, segera mengedarkan sejumlah foto sebagai bukti keterlibatan dan intervensi oknum TNI pada saat pemungutan suara di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat."Saya berharap sebaiknya TNI melakukan penelitian untuk menemukan fakta di lapangan atas insiden pelanggaran yang kami temukan, karena pemantau dari misi kami telah membuat foto-foto insiden ada oknum TNI di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Samatiga. Karena itu, kami tidak ada opsi lain selain mengedarkan foto tersebut," kata Kepala Misi Pemantau UE untuk Pilkada Aceh, Glyn Ford, di Jakarta, Jumat.Ia mengemukakan, timnya mencatat adanya oknum TNI yang menerima hasil pemungutan suara dari tempat pemungutan suara tersebut beserta materi Pilkada dari 38 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Tim Pemantau UE merekam peristiwa tersebut melalui dua foto yang masing-masing menggambarkan seorang perwira berseragam TNI bernama Hasanudin tengah duduk di PPK Samatiga. Padahal, ia mengemukakan, aturan tidak membenarkan hal itu, karena TNI tidak dibolehkan lebih dekat dari 200 meter dari TPS. Sementara itu, foto kedua menunjukkan seorang perwira berseragam TNI yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas oleh Tim Pemantau UE tengah menerima hasil perolehan suara, dan dengan alat radio komunikasi memberitahukannya kepada pihak lain yang juga tidak diketahui tim pemantau tersebut. "Kami tidak mengatakan ada keterlibatan TNI secara lembaga, tetapi ada intervensi TNI secara elemen atau oknum," kata pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Misi Pemantau Pemilu Uni Eropa untuk Indonesia (2004) itu. Menurut dia, kejadian itu jelas merupakan intervensi yang mengamcam integritas dari proses Pilkada di Kecamatan Samatiga. Namun, ia mengatakan, secara umum pilkada putaran kedua di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya pada 4 Maret 2007 berlangsung baik, transparan, kompetitif, dan damai. Hanya terjadi dua insiden pelanggaran termasuk di Samatiga dari 200 kecamatan yang mengikuti proses pemungutan suara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). "Pelanggaran hanya kurang dari satu persen dari semua kecamatan yang terlibat. Tetapi, kami menilai penting untuk melaporkan penemuan kami ini," katanya. Ia mengingatkan, demi masa depan dan integritas proses Pilkada, intervensi elemen militer harus dihentikan secepatnya. "Saya menunggu penjelasan dari juru bicara TNI tentang keberadaan kedua elemen TNI pada foto-foto yang kami dapat di lapangan," katanya. Ford kembali menegaskan, upaya mengedarkan foto bukti pelanggaran Pilkada itu bukan bermaksud untuk memperkecil keberhasilan Pilkada Aceh yang ia nilai luar biasa sukses. "Kami tidak ingin yang sedikit ini bisa mengontaminasi semua hasil. Jadi, kami mengharap ada tindakan tegas supaya Pemilu selanjutnya lebih baik," kata pria yang mempimpin empat tenaga ahli pada misi tersebut. Selanjutnya, pihaknya akan mempublikasikan foto-foto tersebut di laman (situs Interne) UE dan sejumlah media massa di Indonesia. Misi Pemantau Pilkada Uni Eropa berdasarkan undangan dari Pemerintah RI dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD memantau pelaksanaan Pilkada di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Pada hari pemilihan, misi menugaskan 14 pemantau dari Kanada, Norwegia, dan Swiss ke kabupaten yang mengikuti proses pemungutan suara dan mengunjungi 67 TPS di hampir semua kecamatan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
