Menko Rizal sebagaimana dikutip siaran pers Humas Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, mengatakan di Indonesia jumlah nelayan beserta keluarganya sebanyak 16 juta jiwa. Sebagian di antara mereka merupakan kelompok masyarakat miskin.
Karenanya, kata dia, pemberian kartu asuransi bagi nelayan ini merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah bagi nelayan, sebab selama ini perlindungan atas risiko yang dihadapi para nelayan selama bekerja belum tersentuh.
"Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk rakyatnya. Profesi nelayan memiliki risiko kerja yang sangat tinggi. Oleh karena itu, perlindungan kerja ini akan sangat bermanfaat bagi mereka," kata Menko.
Asuransi untuk nelayan ini ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Perlindungan yang diberikan kepada para nelayan mencakup dua program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).
JKK memberi jaminan biaya pengobatan apabila nelayan mengalami musibah kecelakaan kerja sampai sembuh tanpa ada limit biaya. Sedangkan JKm berupa santunan kematian sebesar Rp36 juta bagi keluarga, apabila nelayan mengalami kecelakaan kerja sampai meninggal dunia plus beasiswa bagi anak nelayan yang masih berumur di bawah 24 tahun.
Sementara itu, nelayan Banyuwangi yang mendapatkan asuransi ini sebanyak 1.000 orang. Selama enam bulan di awal preminya dibayarkan BPJS, selanjutnya nelayan diharapkan bisa melanjutkan pembayaran premi secara mandiri sebesar Rp16.800 setiap bulannya.
"Biayanya cukup ringan, namun manfaatnya sangat besar," ujar Rizal.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas siap menyukseskan program asuransi bagi nelayan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Ini sejalan dengan program pemberian asuransi bagi tenaga kerja informal yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Banyuwangi sebelum datangnya era BPJS.
"Melihat manfaatnya yang sangat besar, kami akan membantu untuk mensosialisasikan agar nelayan semakin banyak yang mengikuti program ini. Pekerja di sektor nonformal di Banyuwangi juga telah kami asuransikan selama empat tahun terakhir. Ini untuk menjamin kesejahteraan mereka," kata Anas.
Sejumlah pekerja nonformal di Banywuangi telah diikutkan program BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari penambang belerang, petugas kebersihan kota, hingga pemanen gula kelapa.
Selain itu, untuk mendukung produktivitas nelayan, Pemkab Banyuwangi juga memiliki program pemberian bantuan alat bagi nelayan. Mulai dari alat penangkapan ikan seperti jaring, hingga alat bantu penangkapan GPS, radio komunikasi, dan rumpon.
"Pemkab juga ajeg memberi bantuan kapal jukung berbahan fiber kurang dari 3 Gross Tonage kepada kelompok nelayan. Tahun 2014 ada delapan kapal, 2015 delapan kapal, dan tahun 2016 ini enam kapal," ujar Anas.
Selain itu, untuk menjaga kelestarian ekosistem pantai, pemda juga mengembangkan kawasan konservasi pantai. Saat ini sudah ada 10 daerah konservasi pantai, antara lain Pantai Cemara dan Pantai Bangsring.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Rizal juga menyerahkan secara simbolis bantuan alat tangkap ikan kepada sejumlah nelayan. Menko juga menyerahkan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BNI, BRI, dan Bank Mandiri kepada peserta, keluarga peserta dan eks-peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki usaha produktif.
Pewarta: Masuki M Astro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
